News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Anggota Komisi III DPR Ingatkan Penegakan Hukum Harus Profesional dan Berkeadilan

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PENEGAKAN HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dinamika penegakan hukum dalam konflik antara masyarakat adat.

• PT NHM adalah perusahaan tambang emas yang beroperasi di Halmahera Utara, Maluku Utara.
• Aktivitas tambang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat, termasuk tanah adat, lingkungan, serta keberlangsungan budaya lokal.
• Penolakan warga adat terhadap tambang memicu ketegangan dengan aparat keamanan dan perusahaan.

Isu Utama

• Kriminalisasi warga adat: Sejumlah masyarakat adat ditetapkan sebagai tersangka karena menolak aktivitas tambang.
• Afrida Erna Ngato, tokoh perempuan adat dan pembela HAM, bahkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
• PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) menilai langkah aparat kepolisian terburu-buru, tidak cermat, dan berpotensi melanggar HAM.

Dampak Sosial

• Ketakutan di masyarakat akibat kriminalisasi.
• Ketidakpercayaan terhadap aparat hukum semakin dalam.
• Potensi kerusakan lingkungan dan budaya jika tambang tetap beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini