TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa melalui APBN 2027 memicu kritik luas warganet di media sosial. Publik mempertanyakan prioritas anggaran negara di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih dinilai mendesak.

Di sisi lain, usulan ini juga membuka perdebatan soal pemerataan akses industri kreatif dan distribusi film nasional yang selama ini dinilai belum merata.

 
Usulan Muncul di Rapat DPR

Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, menyoroti ketimpangan distribusi film yang membuat rumah produksi kecil sulit bersaing dengan jaringan besar.

Menurutnya, kreator daerah di wilayah 3T kerap kesulitan mendapatkan ruang tayang meski memiliki karya berbasis budaya lokal.

“Saya cukup miris mendengar PH kecil curhat adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal tersendat,” ujarnya.

Baca juga: WN Australia Luke Thomas Jadi Dirut BUMN PT DSI, Ini Dasar Hukum dan Alasannya

 
Usulan 1.000 Bioskop Desa

Sebagai solusi, Rahmawati mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027 untuk memperluas akses tontonan dan distribusi film ke daerah.

Ia juga mendorong insentif fiskal bagi rumah produksi kecil agar ekosistem perfilman lebih seimbang.

“Kepada Kementerian Keuangan, siapkan insentif fiskal untuk PH kecil dan daerah, dan alokasikan 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” katanya.

 
Keluhan Pelaku Industri Film

Di forum yang sama, produser sekaligus sutradara Girry Pratama menyoroti ketidakpastian jadwal tayang film independen.

“Saya sudah membuat 12 film dan masih ada yang belum tayang,” ujarnya.

Ia menyebut banyak film harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan slot bioskop, sehingga membebani rumah produksi kecil.

“Kalau terus seperti ini, PH kecil sulit bertahan,” katanya.

Baca juga: Rupiah Melemah, Legislator PDIP Beri Peringatan Potensi Gelombang PHK dan Ancaman Masyarakat Desa

 
Netizen Kritik Prioritas APBN

Usulan tersebut memicu reaksi keras warganet. Banyak yang menilai prioritas APBN seharusnya fokus pada kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Unggahan di platform X oleh akun @LambeSahamjja memicu lebih dari 500 komentar dan memperluas perdebatan publik.