Penggunaan APBN secara eksklusif untuk ritual satu agama dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan sosial dan penilaian diskriminatif dari pemeluk agama lain.

"Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas mesjid atau kas gereja. Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat. Tidak bisa dipakai seenaknya apalagi demi kepentingan pribadi dan kepentingan pencitraan politik belakang," pungkasnya.

Pandangan Politisi Gerindra

Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium untuk Idul Adha 2026, dengan harga mencapai Rp130 ​​juta per ekor. 

Program ini menggunakan anggaran APBN sekitar Rp100 miliar melalui Bantuan Kemasyarakatan Presiden

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra Sugiat Santoso justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden adalah hal yang wajar.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan, bantuan presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada momentum hari raya keagamaan.

Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik.

Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," pungkas Sugiat.