Menurut dia, operasi seperti itu membutuhkan biaya tinggi karena dilakukan secara berkelanjutan di berbagai platform.

“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.

Ia menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi.

“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa operasi digital seperti yang terjadi saat ini umumnya berkaitan dengan persaingan kepentingan di kalangan elite kekuasaan.

Ia juga menyoroti berbagai isu yang terus dimainkan untuk membentuk persepsi negatif terhadap Presiden Prabowo.

Menurutnya, sebagian isu sengaja diproduksi agar masyarakat mengalami kelelahan psikologis hingga kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” ujarnya.

Amir mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan perang opini di media sosial.

Ia menilai ketidakstabilan politik modern sering kali berawal dari perang narasi yang tampak sederhana, namun perlahan mengikis legitimasi pemerintah.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem deteksi dini terhadap operasi digital, termasuk memetakan jaringan penyebaran isu, aktor penggerak, serta sumber pendanaannya.

“Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Karena hari ini serangan terhadap negara bisa dimulai dari algoritma,” katanya.

(Tribunnews.com)