TRIBUNNEWS.COM - Langkah Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang kerap melakukan kunjungan ke luar negeri menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak belakangan ini.

Selama menjabat sebagai Presiden RI per 20 Oktober 2024 lalu, hingga hari Sabtu, 30 Mei 2026, Prabowo tercatat telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak 49 kali selama menjabat 587 hari.

Dari 49 kali kunjungan ini, terdapat 28 negara yang menjadi tujuan Prabowo yang bahkan didatangi lebih dari sekali sehingga total durasi kunjungan ke luar negeri tersebut mencapai akumulasi sekitar 95 hari.

Melalui statistik tersebut,  tercatat bahwa 1 dari 6 hari yang dilalui Prabowo sebagai Presiden RI dihabiskan untuk kunjungan ke luar negeri.

Data tersebut pun ikut menjadi sorotan bagi mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melalui akun media sosial resminya pada Sabtu (30/5/2026).

Waktu rata-rata satu dari enam hari di luar negeri ini dinilai Dino sebagai frekuensi kunjungan kerja Presiden ke luar negeri yang terlalu sering. 

Dino pun mengingatkan bahwa perjalanan dinas seorang kepala negara memakan biaya yang sangat fantastis.

Anggaran ini mencakup banyak hal, mulai dari tim pendahulu (advance), sewa pesawat, hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

"Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ungkap Dino dalam video unggahannya tersebut.

Demi efisiensi uang negara, Dino Patti Djalal pun memberikan 5 saran kepada Prabowo agar diplomasi Indonesia tetap kuat tanpa harus boros anggaran.

Baca juga: Ringgit Menguat, PM Malaysia Justru Minta Semua Pihak Berhemat dan Kurangi Kunjungan Luar Negeri

1. Ganti Kunjungan Langsung dengan Video Call

Daripada Presiden harus selalu terbang jauh untuk urusan bilateral, Dino menyarankan Prabowo lebih sering menggunakan teknologi seperti video call, Zoom, atau telepon.

Menurut pengalaman Dino, pertemuan tatap muka antarnegara sering kali didominasi oleh acara seremonial.

"Suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada pembicaraan inti selama satu atau dua jam. Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu."

Karena hal inilah, Dino menilai pertemuan dengan sarana video call bisa menghemat anggaran negara dengan sangat efisien.