TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Menkopolhukam Mahfud MD menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan sesuatu yang bagus.

Mahfud mengatakan, ide mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN sudah lama disuarakan publik.

"Bagus. Saya kira, begini, orang memprotes pencopotan Dadan Hindayana itu kan sudah lama," kata Mahfud, saat ditemui di Gedung Kompas, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Mahfud, protes itu muncul karena publik dapat menilai bahwa Dadan Hindayana tidak memahami sistem birokrasi pemerintahan dan hukum anggaran.

"Saya kira tidak sampai dua bulan BGN itu terbentuk, itu Dadan Hindayana sudah kelihatan hanya ngerti ilmunya, ilmu
bidang serangga ya. Tetapi tidak ngerti birokrasi pemerintahan, tidak ngerti hukum anggaran dan sebagainya. Sehingga kita semua protes," ucap Mahfud.

"Tidak paham teknokrasi dia. Sehingga kita sudah lama protes. Baru sekarang dikabulkan oleh Presiden," tambah dia.

Baca juga: Mahfud Nilai Kunker Luar Negeri Prabowo Dipermasalahkan karena Terlalu Sering & Tak Jelas Produknya

Kemudian, Mahfud menyoroti kasus dugaan korupsi di BGN yang tengah di dalami Kejaksaan Agung.

Kata Mahfud, sejak tiga bulan lalu dia telah menyuarakan agar Dadan Hindayana diperiksa lantaran tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban ketika publik ramai mempermasalahkan anggaran BGN.

"Ternyata di kantornya (BGN) ada masalah korupsi yang didugakan oleh Kejaksaan. Ya toh? Kan saya udah 3 bulan lalu sudah mengatakan, itu harus diperiksa. Anggaran sekian dipermasalahkan oleh masyarakat, kok tidak ada laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Tidak dibantah bahwa itu salah atau benar gitu. Nah sekarang meledak," pungkas Mahfud.

Ia lantas mengatakan, pencopotan Dadan dari jabatan Kepala BGN menandakan bahwa Presiden Prabowo mulai responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya dari jabatan mereka. 

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam.

"Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi.