TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GREAT Institute meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. 

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta memastikan program strategis nasional itu tetap berjalan sesuai target.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto menegaskan, momentum penegakan hukum harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan. Yang terpenting adalah melakukan perbaikan secara kesinambungan menuju hasil yang semakin optimal, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Sudarto, dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. 

Sebaliknya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pelaksanaan program agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Setelah penangkapan Dadan dan pihak-pihak terkait, fokus pemerintah harus tetap pada keberhasilan Program MBG. Kerja-kerja besar yang sudah dirancang harus terus dilaksanakan sampai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,” katanya.

Sudarto menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada integritas pelaksana dan kualitas tata kelola yang diterapkan.

Sebab itu, praktik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional.

“Program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Praktik-praktik koruptif harus disapu bersih. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, terlebih program yang secara langsung menyentuh kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini adalah peringatan yang keras bagi para pelaksana program pemerintah lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat serta dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ucapnya.

Lebih lanjut, GREAT Institute menilai evaluasi menyeluruh perlu diikuti dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, perbaikan kualitas makanan, serta efektivitas distribusi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Menurut Sudarto, ukuran keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada terserapnya anggaran atau luasnya cakupan program, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan penerima manfaat, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda Indonesia.

“Selain memastikan anggaran dikelola secara bersih, kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga harus terus ditingkatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia,” tandasnya.