TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku belum mengetahui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Harga Pertamax sendiri naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari yang sama.

Pigai mendapat pertanyaan mengenai responsnya terhadap kenaikan harga BBM dari perspektif HAM.

Namun, ia mengatakan belum mengikuti perkembangan informasi terbaru karena baru kembali dari kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Saya juga enggak tahu, benar-benar kalau saya informasi yang saya baru ini kan baru-baru semua ya," kata Pigai.

Ia menjelaskan belum mengetahui informasi tersebut karena belum sempat memantau perkembangan berita sejak tiba di Jakarta.

"Untuk hari ini saya belum buka handphone. Saya dari Kupang kemarin," ungkapnya.

Saat wartawan kembali meminta tanggapan terkait dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, Pigai memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut karena belum mempelajari persoalan tersebut.

"Kan saya belum baca. Kalau belum baca jangan dipaksa. I love you, I love you," imbuhnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pakar UGM Wanti-wanti Peralihan Konsumen ke Pertalite

Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter

Pernyataan Pigai disampaikan pada hari yang sama ketika PT Pertamina (Persero) memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Harga Pertamax (RON 92) naik Rp3.950 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green mengalami kenaikan Rp4.100 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan harga BBM menjadi perhatian publik karena dapat memengaruhi biaya transportasi dan pengeluaran masyarakat, terutama pengguna BBM non-subsidi.

Di sisi lain, harga Pertalite (RON 90) tetap dipertahankan pada level Rp10.000 per liter.

Pertamina Sebut Sesuai Formula Pemerintah

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.