TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, mengingatkan pemerintah agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak mengalami persoalan tata kelola dan pengawasan yang berujung pada masalah hukum seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Darmadi menilai sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih banyak KDMP yang belum siap beroperasi, baik dari sisi lokasi, tata kelola, maupun kelayakan bisnis.

“Nah kalau ini terjadi jangan-jangan nanti takutnya kayak seperti BGN, Pak,” kata Darmadi.

Menurutnya berbagai laporan yang beredar menunjukkan masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program KDMP.

Dia menilai sejumlah koperasi terkesan dipaksakan beroperasi meski belum memiliki kesiapan yang memadai.

“Kalau kita lihat banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, buka tutup, enggak jelas. KDMP ini buka tutup, buka tutup banyak sekali, jadi terkesan tuh enggak siap,” ucapnya.

Darmadi bahkan menyinggung adanya koperasi yang diduga hanya aktif saat momentum peresmian berlangsung.

“Presiden datang buka, Presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu ya kan? Saya enggak tahu minjem atau apa, beli atau apa saya enggak tahu,” katanya.

Selain tata kelola, ia juga menyoroti sejumlah lokasi KDMP yang dinilai kurang strategis untuk kegiatan usaha.

Darmadi menyebut ada koperasi yang berdiri di dekat area pemakaman hingga kawasan yang minim aktivitas ekonomi.

“Kemudian yang kedua banyak juga yang dibuat dekat kuburan, di Lamongan. Kemudian ada yang di tengah hutan di Wonogiri, ada yang di atas gunung di Desa Ketiton, Kendal. Banyak yang berdampingan. Jadi ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri,” ujarnya.

Ia khawatir apabila persoalan tersebut tidak segera dievaluasi, banyak KDMP yang berpotensi mangkrak atau mengalami kebangkrutan karena tidak memiliki basis usaha yang kuat.

“Kalau ini dijalankan terus maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja enggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak, bahkan yang sudah jalan bangkrut. Kalau sehari hanya dapat sekian rupiah, Rp1 juta atau Rp500 ribu, lama-lama bangkrut, Pak,” katanya.

Kemudian Darmadi mempertanyakan peran Kementerian Koperasi dalam melakukan verifikasi dan validasi sebelum koperasi diresmikan dan mulai beroperasi.