Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Aksi BEM UI soal kondisi ekonomi mendapat perhatian berbagai pihak.
- Pemerintah, DPR, dan aparat menilai aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan konstruktif.
- Masyarakat diimbau mewaspadai provokasi serta penyebaran disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
TRIBUNNEWS.COM – Demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terkait kondisi perekonomian nasional dinilai perlu disikapi secara proporsional dan dewasa.
Sejumlah kalangan mengingatkan agar ruang penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu keresahan atau mengganggu stabilitas nasional.
Di tengah berbagai tantangan global, perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang cukup kuat. Karena itu, masyarakat diminta tetap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar, termasuk narasi yang berpotensi menyesatkan dan memperkeruh situasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus berupaya menangani berbagai persoalan ekonomi melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat.
“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo dalam keterangannya.
Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Dibutuhkan proses, kesinambungan kebijakan, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar hasil yang dicapai dapat berkelanjutan.
Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif saat menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat konstruktif dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.
Baca juga: Perkiraan Jumlah Massa Demo di Bundaran HI: RI Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Tak Kunjung Sejahtera
“Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif,” kata Listyo.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai berbagai narasi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak memiliki dasar yang kuat.
Ia menegaskan Indonesia masih memiliki modal ekonomi yang besar, ditopang sumber daya alam melimpah serta posisi strategis dalam rantai pasok global.
“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujarnya.
Selain menjadi salah satu pemasok utama komoditas penting dunia, Indonesia juga masih mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen, tergabung dalam kelompok negara G20, serta membukukan surplus neraca perdagangan selama puluhan bulan berturut-turut.
Indikator tersebut dinilai menunjukkan fondasi ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif solid.
Sejumlah pengamat menilai perhatian utama seharusnya tidak diarahkan pada aksi mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berpendapat, melainkan pada kemungkinan adanya kelompok tertentu yang menunggangi gerakan tersebut untuk menyebarkan disinformasi, memperbesar ketidakpercayaan publik, atau mendorong agenda politik tertentu.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengedepankan sikap rasional dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.
Penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Aksi BEM UI
BEM UI akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut".
Aksi demonstrasi BEM UI rencananya digelar mulai pukul 10.00 WIB.
Sebanyak 1.500 orang diperkirakan akan mengikuti aksi tersebut.
Ribuan peserta itu berasal dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia.
Aksi ini didorong rasa prihatin terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Tak hanya BEM UI, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.
Lantas, apa saja tuntutan aksi demo di Bundaran HI?
Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah," ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi tersebut, akan disampaikan lima tuntutan utama yakni:
1. Menghentikan pemborosan APBN
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil
5. Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Lalu Lintas Diprediksi Macet
Ketua BEM UI meminta maaf atas kemacetan lalu lintas yang berpotensi terjadi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat, imbas demo tersebut.
"Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.
Di sisi lain, kata Athof, saat ini terjadi kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan kepada rakyat.
Kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti.
Athof melanjutkan, kenyataan yang dihadapi masyarakat ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas.
"Tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," imbuh Athof.
Yatalathof Ma'shum Imawan, menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah.
Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak," kata Yatalathof dalam keterangannya, Kamis.
Yatalathof juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun citra dibanding menyelesaikan persoalan masyarakat.
Yatalathof menegaskan aksi yang digelar mahasiswa bukan didasari perbedaan pandangan politik.
Namun, aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
"Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," jelasnya.
Yatalathof turut menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan mahasiswa.
Mulai dari kebijakan perpajakan, persoalan lapangan pekerjaan hingga isu militerisme di lingkungan sipil.
"Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti minerba untuk oligarki. Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya," katanya.
Ia juga menyoroti masuknya unsur militer ke ruang-ruang sipil, termasuk lingkungan pendidikan.
"Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," tegas dia.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Nuryanti, Mario Christian Sumampow/l, Reynas Abdila)) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Ruly Kurniawan)