Ringkasan Berita:

• Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan pemerintah menghormati kritik dan kebebasan berpendapat namun kritik harus didasarkan pada fakta dan data, bukan fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
• Dia menanggapi kericuhan yang terjadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada 15 Juni 2026.
• Massa melontarkan kritik keras, termasuk menyebut Budiman sebagai "pengkhianat reformasi".

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menanggapi aksi mahasiswa yang berujung ricuh dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Bahtra mengatakan pemerintah menghargai setiap pendapat maupun kritik yang disampaikan masyarakat.

Namun ia menegaskan bahwa kritik harus disampaikan dengan dasar fakta dan data, bukan tuduhan yang tidak memiliki dasar.

"Ya kami tentu menghargai setiap pendapat, menghargai setiap kritikan dan pemerintah terbuka untuk itu. Tetapi juga dalam rangka menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, tentu juga harus berbasis fakta dan berbasis data, jangan fitnah," kata Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Bahtra penyampaian kritik merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Namun ia mengingatkan agar kritik tetap dilakukan dengan menjunjung etika dan menghargai pihak lain.

Ia mengatakan masyarakat Indonesia memiliki budaya Timur yang mengedepankan kesopanan dalam menyampaikan pendapat.

Bahtra menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, menurut dia, perbedaan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi tindakan yang menyerang atau merendahkan pribadi seseorang.

"Kita sepakat bahwa boleh kita berdialektika, boleh kita berbeda pandangan, boleh kita melakukan kritik, tetapi jangan merendahkan personal seseorang," ujarnya.

Ia menilai kualitas demokrasi di Indonesia harus terus diperbaiki dengan membangun ruang diskusi yang lebih sehat dan mengutamakan substansi.

Bahtra menyebut kritik yang disampaikan seharusnya berfokus pada kebijakan atau gagasan, bukan menyerang martabat individu.

Menurut dia, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menutup diri terhadap kritik.

Bahtra mengatakan, Prabowo selalu mengingatkan kader Gerindra agar tidak membalas kritik dengan tindakan serupa, melainkan menunjukkan kinerja dan memberikan hal positif bagi masyarakat.

"Pak Prabowo sangat egaliter terkait semua masukan-masukan. Beliau selalu mengingatkan kepada terutama kepada Partai Gerindra, tidak apa-apa dihina sama orang, tidak apa-apa dikritik sama orang, tetapi kita harus membalas kritikan mereka dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Bahtra.

Ricuh diskusi di UGM

Sebelumnya, aksi mahasiswa mewarnai jalannya diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Diskusi tersebut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Kericuhan bermula ketika Budiman Sudjatmiko sedang menyampaikan pandangannya di atas panggung. 

Sekelompok mahasiswa kemudian masuk dan menginterupsi jalannya acara menggunakan pengeras suara.

Massa aksi juga membentangkan spanduk serta menyampaikan protes secara terbuka di dalam arena diskusi.

"Budiman Sudjatmiko adalah pengkhianat Reformasi," teriak salah seorang peserta aksi.

Teriakan serupa kemudian disusul oleh peserta lain yang mendesak para pejabat meninggalkan lokasi acara.

Melihat hal tersebut tampak Budiman tertawa, termasuk Sudaryanto.

"SPPG ini adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran, orang-orang ini pergi dari sini," ujar seorang peserta aksi yang sempat mengambil mikrofon dari pembawa acara.

Situasi kemudian semakin memanas setelah aksi diwarnai sejumlah teriakan dari peserta. Aparat keamanan yang berada di lokasi akhirnya melakukan evakuasi terhadap tiga pejabat dari arena diskusi untuk menghindari kondisi yang semakin tidak kondusif.