Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Parlemen Rusia mendesak pemerintahan Vladimir Putin agar mengadopsi kerangka hukum yang relevan untuk mengatur pembayaran kripto lintas batas.

Kepala Komite Pasar Keuangan di Duma Negara, Anatoly Aksakov mengungkapkan perlunya peraturan untuk menyelesaikan rencana pembayaran kripto lintas batas.

Majelis parlemen Rusia diperkirakan akan meninjau rancangan undang-undang terkait kripto pada musim gugur ini, termasuk RUU baru "Tentang Mata Uang Digital".

Baca juga: Amerika Serikat Sita Mata Uang Kripto Senilai 30 Juta Dolar AS dari Peretas Korea Utara

Aksakov mengeluarkan seruan itu setelah awal pekan ini kementerian keuangan Rusia meminta pemerintah Rusia meluncurkan peraturan tambahan untuk memberlakukan platform pembayaran yang dapat digunakan sendiri maupun dengan negara-negara sahabat, termasuk China, Belarusia dan Korea Utara.

Dikutip dari harian bisnis Kommersant dan Kantor Berita Rusia RIA Novosti, Aksakov menekankan pentingnya menentukan batas-batas hukum untuk penggunaan cryptocurrency dalam pembayaran lintas batas.

Dia juga mengatakan mereka yang akan memasuki pasar kripto harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak berwenang.

“Pertama, ini membutuhkan dasar legislatif untuk proses hukum dan transparan. Pada saat yang sama, perlu diingat larangan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Federasi Rusia," jelasnya, yang dilansir dari Bitcoin News.

Bank Sentral Rusia juga menjelaskan fokusnya bukan melegalkan pembayaran atau transaksi cryptocurrency di dalam negeri, namun prioritas saat ini adalah pembayaran kripto internasional.

Pada bulan Januari lalu, otoritas moneter Rusia ini mengusulkan larangan menyeluruh terhadap aktivitas kripto domestik termasuk penerbitan, perdagangan dan penambangan.

Stablecoin telah dibahas sebagai opsi lain bagi Rusia untuk menghadapi sanksi ekonomi yang diterimanya dari pihak Barat.

Baca juga: Pasar Kripto Dibanjiri Token NFT Ratu Elizabeth II, Kenang Kematian Queen Britania Raya

Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexey Moiseev mengungkapkan Moskow akan bekerja sama dengan beberapa "negara sahabat" untuk membentuk platform pembayaran berbasis stablecoin untuk menghindari penggunaan dolar AS dan euro.