Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU - Anda mungkin pernah bertanya seperti apa mobil-mobil yang menjadi barang sitaan negara dirawat sebelum sebagian dilelang?
Mobil-mobil sitaan dan rampasan negara tersebut ada yang dititipkan di Rupbasan Kelas II Indramayu.
Saat ini ada banyak barang sitaan di sana, di antaranya 14 unit mobil dan 333 unit sepeda motor.
Barang-barang tersebut disita dari berbagai kasus, mulai dari kasus tindak pidana korupsi, pencurian, hingga penipuan.
Termasuk di antaranya ada mobil titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya disita dari tersangka Rohadi, PNS tajir yang tersandung kasus tindak pidana pencucian uang.
Baca juga: Enam Tips Berkendara Aman di Musim Hujan Ala V-Kool
"Barang-barang sitaan di sini kami jamin perawatannya," ujar Plt Kepala Rupbasan Kelas II Indramayu, Abdurohim kepada Tribuncirebon.com, Rabu (3/11/2021).
Pada hari ini, sejumlah pegawai di Rupbasan Kelas II Indramayu pun diberi pelatihan, seperti bagaimana mengecek kondisi mesin, hingga mencuci kendaraan agar selalu terlihat bersih.
Baca juga: Tips Bikin Avanza Irit Konsumsi Bensin Saat Dibawa Jalan Ala Auto2000
Pihaknya menghadirkan langsung montir untuk memberi edukasi para petugas tata cara perawatan kendaraan yang baik dan benar.
Masih pada kesempatan itu, para pegawai juga diberi pelatihan untuk perawatan barang berharga seperti emas.
Baca juga: Tips Pilih Pelumas Mesin yang Tepat untuk Mobil, Cek Tingkat Kekentalannya
"Kita juga beri pelatihan materi soal barang berharga, di Rupbasan Indramayu memang belum ada barang barang berharga seperti emas begitu, tapi barangkali dikemudian hari ada, kita sudah tahu bagaimana perawatannya," ujarnya.
Abdurohim berharap, dengan rutinnya di lakukan perawatan secara berkala, barang-barang sitaan negara itu kelak saat dikembalikan ke masyarakat dalam kondisi yang bagus.
Artikel ini tayang di TribunJabar.id dengan judul Melihat Pelatihan Perawatan Barang Sitaan Negara di Rupbasan Indramayu, Ada Mobil Sitaan KPK