Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Program insentif terhadap kendaraan listrik yaitu motor listrik hingga kini belum begitu membuahkan hasil.
Berdasarkan data dari website SISAPIRa, saat ini sudah ada 720 proses pendaftaran dengan lima yang terverifikasi dan baru empat yang tersalurkan.
Padahal, pemerintah telah menyediakan kuota subsidi pembelian motor listrik sebanyak 200.000 unit, tersisa kuota 199.271 unit hingga Senin (12/6/2023) pukul 12.00 WIB.
Program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua belum begitu membuahkan hasil.
Baca juga: Berjalan 2 Bulan, Ada 193 Orang yang Daftar Program Konversi Motor Listrik
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui program subsidi motor listrik belum banyak diminati masyarakat.
Program ini sudah dimulai sejak 20 Maret 2023 yang lalu. Menurut Agus, subsidi motor listrik belum dilirik karena masyarakat belum terbiasa menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.
"Yang pertama, ini tidak mudah karena harus mengubah cara berpikir, mengubah culture orang yang biasanya menggunakan (motor berbasis) fosil harus diubah ke (motor) listrik.
Ini adalah masalah culture, jadi ini takes time," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Agus mengatakan, sulitnya peralihan penggunaan motor berbasis fosil menjadi motor listrik tidak hanya terjadi di Indonesia.
Ia mengatakan, negara-negara maju yang memiliki pengembangan kendaraan listrik yang pesat juga mengalami kesulitan dalam hal peralihan.
"Faktanya di negara-negara maju pun pertumbuhan penggunaan EV itu pesat saja, tapi enggak sesuai harapan mereka, termasuk di Indonesia, jadi yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah mengubah mindset," ujarnya.
Baca juga: Berjalan 2 Bulan, Ada 193 Orang yang Daftar Program Konversi Motor Listrik
Untuk diketahui, hingga Desember 2023, pemerintah menyediakan kuota 200.000 unit motor listrik dalam program subsidi motor listrik.
Agus mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk keberlanjutan program (KBLBB) roda dua di 2024 mendatang.
Anggaran tersebut akan diberikan untuk kuota 50.000 unit motor listrik. Ia menekankan, meski jumlah kuota subsidi turun dibandingkan tahun ini, pemerintah tetap konsisten mengembangkan ekosistem motor listrik di dalam negeri.
Peminatnya Bukan Target Subsidi
Peminat subsidi sepeda motor listrik saat ini ini umumnya bukan berasal dari masyarakat bawah yang selama ini jadi target sasaran program ini oleh Pemerintah.
Peminat yang datang rata-rata berasal dari masyarakat menengah atas.
Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepada Motor Listrik Indonesia (Aismoli), sejak program subsidi pembelian motor listrik digulirkan pada April hingga Mei 2023, baru 599 unit motor listrik yang terjual.
Seperti diketahui, Pemerintah menyiapkan subsidi Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik dengan target penyaluran sebanyak 200.000 unit hingga akhir 2023.
Baca juga: Peminat Subsidi Sepeda Motor Listrik Masih Rendah, Moeldoko Bilang Baru 108 Unit Terjual
Namun Smoot Motor Listrik, salah satu perusahaan pemasar sepeda motor listrik yang menerima subsidi dari Pemerintah menilai, program subsidi pembelian motor listrik bisa mendongkrak permintaan masyarakat.
Marketing Strategic Smoot Motor Listrik Rizal Alexander membantah peminat subsidi motor listrik masih rendah.
"Kalau untuk isu sepinya pembelian molis (motor listrik) subsidi tidak sepenuhnya benar, karena dari Smoot sendiri sudah ada ribuan pendaftar peminat subsidi dan sudah ribuan juga yang lolos proses cek NIK," tutur Rizal kepada Tribunnews.com.
Rizal menambahkan, meski banyak yang lolos verifikasi NIK, namun tidak semuanya ingin membeli molis subsidi.
Dia mengakui, permintaan subsidi pembelian motor listrik justru banyak datang dari masyarakat di luar kriteria penerima subsidi atau disebut Rizal kalangan masyarakat menengah ke atas.
"Peminat yang lolos belum terlalu banyak, karena sebagian besar memang datang dari masyarakat menengah ke atas untuk peminatnya," jelasnya.
Rizal menambahkan, peminat molis dari Smoot untuk tipe Smoot Tempur dan Smoot Zuzu terus bertambah. Banyak calon pembeli rela inden untuk mendapatkan Zuzu.
"Dengan adanya subsidi permintaan cukup meningkat khususnya untuk model motor terbaru dari Smoot yaitu Zuzu. Walaupun kita indent 3 bulan, tetapi antusiasmenya sangat tinggi, terutama orang yang mau beli dengan subsidi cukup banyak," terang Rizal.
Pembelian di E-commerce Juga Meningkat
Penggunaan kendaraan ramah lingkungan kian didorong pemerintah sebagai upaya mencapai Net Zero Emission pada 2060 dan mengurangi polusi di berbagai wilayah.
Pilihan terbaiknya ialah mengganti kendaraan konvensional ke listrik. Selama dua tahun terakhir, mobil maupun motor listrik di Indonesia juga semakin banyak diminati masyarakat.
Associate Vice President of Category Development Tokopedia Fransiscus Leo Chandra, mengatakan transaksi motor listrik di Tokopedia meningkat hampir 3 kali lipat di kuartal I-2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022.
"Tokopedia mencatat penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan naik signifikan hingga lebih dari 2 kali lipat selama kuartal I 2023 dibandingkan kuartal I 2022," tutur Leo dalam keterangan resminya belum lama ini.
Data internal Tokopedia juga memperlihatkan bahwa ECU (Electronic Control Unit) dan kelistrikan mobil atau motor, charger aki mobil dan motor listrik menjadi beberapa produk terkait mobil atau motor listrik banyak dicari selama kuartal I-2023.
Kenaikan penjualan kendaraan listrik di Tokopedia ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga terjadi di Medan (Sumatra Utara), Pekanbaru (Riau), Bogor (Jawa Barat), Sleman (D. I. Yogyakarta) dan Badung (Bali).
Beberapa wilayah tadi menjadi beberapa daerah dengan peningkatan jumlah pembeli mobil listrik tertinggi, dengan rata-rata peningkatan sebesar lebih dari 2 kali lipat, selama kuartal I-2023.
"Untuk wilayah Tangerang (Banten), Malang (Jawa Timur), Palembang (Sumatera Selatan), Badung (Bali) dan Balikpapan (Kalimantan Timur) menjadi beberapa wilayah dengan peningkatan jumlah pembeli motor listrik paling tinggi, dengan rata-rata peningkatan hampir 6,5 kali lipat, selama kuartal I 2023 dibandingkan dengan kuartal I 2022," sebut Leo.
Tanggapan Pengamat
Pemberian insentif motor listrik kepada pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dinilai tidak tepat sasaran.
Pengamat sekaligus Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, pelaku UMKM tidak membutuhkan motor listrik.
"Sejatinya, pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, akses pasar, dan pelatihan SDM," kata Djoko.
Djoko menyebut saat ini setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya.
"Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan pun sudah memiliki sepeda motor. Jelas tidak tepat sasaran," ujar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.
Baca juga: Berjalan 2 Bulan, Ada 193 Orang yang Daftar Program Konversi Motor Listrik
Menurut Djoko, hal ini disebabkan oleh pemerintah yang hanya mempelajari transportasi listrik setengah-setengah.
"Belajar transportasi berkendara listrik dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh," katanya.
Di beberapa negara Eropa, Djoko menyebut industri sepeda motor tidak berkembang di sana.
Ia mengatakan, di mancanegara, kebijakan mobil listrik baru dibenahi setelah transportasi umum sudah bagus, dan bukan target motor listrik.
"Tidak ada kebijakan sepeda motor seperti di Indonesia karena mereka paham sekali risiko memakai sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil," ujar Djoko.
Diketahui, di dunia ada empat negara yang mengembangkan sepeda motor besar-besaran, yakni China, Thailand, Indonesia dan Vietnam.
Djoko menganggap tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik ini lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi.
"Namun, pangsa pasarnya masih sangat kecil, sehingga perlu diberikan insentif," ujarnya.
Baca juga: MUFG Cabang Jakarta Gunakan Motor Listrik untuk Kegiatan Operasional
Djoko mengatakan, program insentif kendaraan listrik ini tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki.
"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan," katanya.
"Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat," lanjut Djoko.
Sebagai infromasi, pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), disebutkan percepatan program KBLBB didorong dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, juga yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). (Tribunnews.com/Lita Febriani/Kompas.com)