Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap penjualan mobil listrik pada Januari 2024 turun karena konsumen memilih menunggu terbitnya insentif mobil listrik seperti yang pernah diberikan Pemerintah di 2023 lalu.

Tahun lalu, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk pembelian mobil maupun bus listrik.

Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan TKDN ≥40 persen, diberikan PPN DTP sebesar 10 persen, sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.

Insentif PPN DTP pada tahun lalu berlaku mulai pada masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

Regulasi ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

"Penjualan Januari hampir semua kendaraan listrik relatif terhenti karena menunggu PMK. Jadi, kita akan segera selesaikan," kata Airlangga ketika ditemui di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JI-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Airlangga menyebut, jika PMK rampung, akan sangat membantu penjualan mobil listrik pada tahun ini.

Baca juga: Melobi Jokowi di Pembukaan IIMS 2024, Industri Otomotif Minta Insentif untuk Mobil Hybrid

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu berharap PMK-nya bisa rampung bulan ini, mengingat gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) telah rampung.

"Insya Allah (bulan ini) selesai karena pemilu kan udah selesai, jadi kita urus," ujar Airlangga.