News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hyundai Minta Pemerintah Perjelas soal Aturan Insentif Mobil Hybrid

Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia; Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia menaiki all-new KONA Electric.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasar mobil ramah lingkungan terkhusus hybrid terus mengalami peningkatan minat ketimbang mobil listrik murni, apalagi dari segi harga.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan adopsi mobil ramah lingkungan di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan insentif pembelian mobil listrik murni.

Sayangnya, karena harga dan infrastruktur yang masih terbatas membuat penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) masih kalah dengan hybrid.

Baca juga: Pasar Otomotif Lesu, Menperin Minta APM Tidak Naikkan Harga Jual Mobil, Hyundai Sepakat

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkap penjualan mobil hybrid wholesale tumbuh 46,08 persen menjadi 24.066 unit pada semester I 2024.

Angka itu lebih tinggi ketimbang penjualan mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV) yang hanya 11.944 unit.

Untuk meningkatkan penurunan emisi sesuai target pemerintah di 2060, insentif mobil hybrid juga diperlukan. Pemerintah sendiri disebut tengah menggodok aturan tersebut.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, meminta pemerintah segera memperjelas wacana insentif pembelian mobil hybrid.

Hal ini dikarenakan banyak calon pembeli akhirnya memutuskan menunda pembelian akibat digulirkannya wacana tersebut.

"Mengenai wacana peraturan pemerintah mengenai hybrid, kami mengharapkan pemerintah segera memberikan gambaran yang jelas mengenai ada/tidaknya peraturan ini. Karena saat ini calon pembeli banyak yang bersikap “wait and see” karena khawatir setelah mereka membeli mobil, tidak lama kemudian harganya turun," tutur Soerjo.

Dua Perwakilan GAIKINDO; Yohannes Nangoi, Ketua Umum GAIKINDO; Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia; Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia; Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Perindustrian Republik Indonesia; Moch. Diky Zulkarnaen, Chief Sales Officer PT Hyundai Motors Indonesia; Budi Nur Mukmin, Chief Marketing Officer, PT Hyundai Motors Indonesia di area booth Hyundai di Hall 10 ICE BSD (HO)

Ia juga mengingatkan rencana pemerintah mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Dengan aturan yang terlalu lama bisa menghambat tercapainya target tersebut.

"Jangan lupa, pemerintah mencanangkan “net zero carbon” di tahun 2060. Keberhasilannya sangat tergantung ketegasan pemerintah terutama dalam hal kebijakan di setiap industri termasuk industri otomotif," ungkap Soerjo.

Mengenai peraturan pemerintah, Hyundai siap mematuhi dan melaksanakannya seperti halnya dukungan Hyundai terhadap perkembangan mobil listrik di Tanah Air.

Baca juga: Kunjungi GIIAS 2024, Ma’ruf Amin Coba All-New KONA Electric dari Hyundai yang Pakai Baterai Lokal

"Sekali lagi, Hyundai berkomitmen untuk selalu mematuhi dan menjalankan peraturan perintah," ucapnya.

Soerjo menyatakan, wacana pemberian insentif hybrid ini dapat dipahami oleh masyarakat umum sebagai bagian dari melindungi keberadaan industri pabrikan otomotif yang ada saat ini.

"Hybrid merupakan bagian dari mesin “combustion”. Jadi tergantung pemerintah apakah akan ‘berlari’ dengan mobil listrik atau ‘berjalan’ dengan membawa mobil hybrid," terang COO Hyundai.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini