Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewasa ini perkembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di dalam negeri sangat pesat. Berbagai merek serta produsen berdatangan ke Indonesia berebut peluang bisnis nasional.
Baca juga: OTT KPK, Rohidin Mersyah Pernah Dijuluki Gubernur Termiskin di Indonesia, Cek Harta Kekayaannya
Bahkan pajak kendaraan listrik lebih murah ketimbang kendaraan berbahan bakar bensin. Salah satu akun komunitas mobil di media sosial X(twitter) bernama @innovacommunity sempat membandingkan nominal pajak jenis mobil listrik BYD M6 dengan All New Kijang Innova Zenix HEV.
Dalam postingan tersebut diunggah foto penampakan STNK BYD M6. Di STNK tersebut tertera nominal pajak mobil listrik tersebut hanya sebesar Rp 443.000.
Sementara itu tertera juga STNK Innova Zenix HEV dimana nominal pajak yang tertera dari mobil tersebut sebesar Rp 57.728.500. Ada juga netizen yang mengunggah foto STNK mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Dalam STNK tersebut tertera nominal pajaknya hanya Rp 143.000.
Beberapa netizen juga ikut-ikutan mengunggah foto STNK motor listrik, salah satunya merek Volta. Di STNK motor listrik Volta nominal pajaknya hanya Rp 219.600.
Baca juga: Cerita Kedekatan Kim Se Jeong dan Lee Jong Won di Film Brewing Love
Diketahui, pemerintah memang memberikan sejumlah insentif sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan relatif lebih rendah daripada saat memiliki mobil konvensional berbahan bakar minyak. Bahkan cenderung lebih murah dibanding motor dengan kapasitas mesin yang yang besar.
Berikut aturan tentang pajak kendaraan listrik:
1. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019
Dasar hukum pertama terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur insentif terkait pajak mobil listrik. Insentif pada mobil listrik terbagi menjadi dua tahap, masing-masing berdasarkan jenisnya.
Menurut aturan ini, terdapat tiga kategori mobil listrik, yaitu mobil listrik murni, mobil listrik PHEV, dan mobil listrik model hybrid. Masing-masing diberikan keuntungan berupa pengurangan tarif pajak pada tahap I dan II.
Untuk mobil listrik murni, terdapat insentif sebesar 0 persen untuk tahap I dan II. Sementara itu, mobil listrik PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) akan memperoleh insentif sebesar 5 persen untuk tahap I dan 8 persen untuk tahap II.
Khusus mobil listrik model hybrid, terdapat insentif tarif pajak sebesar 6-8 persen untuk tahap I. Kemudian, angka ini naik menjadi 10-12 persen pada tahap II.
Baca juga: Sosok Derta, Istri Rohidin Mersyah yang Ikut Menengok Suaminya di KPK Usai OTT di Bengkulu
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021
Dalam peraturan ini, fokus utama adalah pemberian insentif pajak pada saat pembelian kendaraan bermotor listrik.
Aturan tersebut mencantum bahwa teknologi baterai kendaraan listrik (termasuk baterai mobil listrik) dan fuel cell electric vehicles akan terkena PPnBM (pajak pembelian barang mewah dengan tarif insentif sebesar 15 persen.
Untuk kendaraan bermotor jenis PHEV, PPnBM-nya mendapat insentif 15 persen dari tarif normal. Terdapat pula DPP sebesar 33,33 persen dari harga jual.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2021 Pasal 10 dan 11 Pembebasan pajak untuk mobil listrik telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 10 dan 11. Menurut kedua pasal tersebut, kendaraan listrik hanya akan dikenakan pajak sebesar 10 persen dari tarif normal yang berlaku.
Ketentuan ini berlaku baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dengan adanya aturan ini, diharapkan kepemilikan kendaraan listrik akan semakin meningkat di kalangan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.
Baca juga: Fakta-Fakta Oreshnik, Rudal Balistik Baru yang Digunakan Rusia untuk Serang Ukraina
4. UU HKPD
Terakhir, pemerintah telah mengesahkan UU HKPD (Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Pengesahan Undang-Undang ini menjadi kabar gembira bagi setiap pemilik kendaraan listrik.
Dalam Undang-Undang ini, mobil listrik tidak termasuk sebagai objek PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB. Artinya, mobil listrik bebas dari PKB dan BBNKB yang berlaku. Aturan ini akan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang.
Dengan beberapa ketentuan itu, konkretnya ketika seseorang membeli MG 5 GT senilai Rp 399,9 juta. Tercatat bahwa NJKB-nya senilai NJKB Rp189 juta. Dengan demikian, pajak mobil tahunannya sebesar dua persen dari NJKB, yakni Rp 37,8 juta. Jumlah tersebut masih sangat tinggi, bukan?
Namun, mobil listrik mendapat insentif pajak dari pemerintah sebesar 10 persen. Artinya, jumlah pajak yang harus terbayar sebesar Rp3,7 juta per tahun.
Baca juga: Dongkrak Penjualan, Mandiri Utama Sediakan Pembiayaan Seluruh Mobil Listrik di GJAW 2024
Kemudian jika seseorang ingin membeli Ioniq 5 Prime dengan NJKB Rp488 juta. Maka hitungannya:
Kemudian untuk menghitung nilai PKB merupakan NJKB yang dikali 2 persen sehingga nilainya menjadi Rp9,76 juta. Merujuk Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, yaitu 10 persen × Rp9.760.000= Rp976.000.
Kemudian mobil listrik Binguo EV dengan harga Rp317 juta dan punya nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan besaran Rp181 juta. Untuk normalnya mobil tersebut dikenakan pajak tahunan sebesar PKB = NJKB x 2% = 181.000.000 x 2% = 3.620.000. Namun, dikarenakan mobil listrik mendapat insentif dari pemerintah, maka PKB yang dibayarkan hanyalah 10% nya yakni sebesar Rp362.000.