Baca tanpa iklan
Moeldoko mengatakan peran rektor asing tersebut akan lebih dulu diterapkan di perguruan tinggi swasta.
"Saya sudah diskusi dengan Pak Menristekdikti (Mohamad Nasir). Nanti akan diawali oleh perguruan tinggi swasta. Dicoba dulu, secepatnya," kata Moeldoko, usai memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru di Kampus C, Unair, Surabaya, Sabtu (10/8/2019).
Ia memahami masih terdapat pro kontra mengenai kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah tetap mendengarkan aspirasi dari para rektor, termasuk rektor-rektor yang cenderung menolak kebijakan tersebut.
"Tetap, tetap kita dengerinlah (aspirasi rektor). Para punggawa itu pasti didengerin. Tapi sekali lagi, yang ingin dibangun Pak Jokowi itu competitiveness, iklim yang kompetitif," kata dia.
Soal adanya sejumlah rektor yang menolak dan kerap mengkritisi kebijakan mendatangkan rektor asing, Moeldoko menganggap hal itu sebagai kewajaran.
Pada saatnya nanti, kata dia, para rektor akan bisa memahami dan menerima tujuan baik pemerintah. Sebab, tujuan dari kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara internasional.
"Barang (kebijakan) baru kan biasa begitu (ditolak). Tapi nanti lama-lama kan enggak," ucap Moeldoko.
Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.
Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.
Nasir menyampaikan praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.