Baca tanpa iklan
Mendikbud Nadiem Makarim memastikan program Ujian Nasional dihapus dan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah mengumumkan program pengganti Ujian Nasional (UN) yang nantinya akan dihapus.
Meski dihapus, pada tahun 2020 Ujian Nasional masih tetap diberlakukan.
Program pengganti Ujian Nasional ini akan berlaku pada tahun 2021 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.
Baca: PGRI: Itu Upaya Baik Tapi Ada Catatannya
Baca: Tetapkan Program Merdeka Belajar, Nadiem Makarim Pastikan UN 2020 Jadi yang Terakhir
Dikutip dari Kompas.com, untuk menggantikan Ujian Nasional yang dihapus, Nadiem Makarim akan menerapkan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di tahun 2021.
"Asesmen Kompetensi Minimun adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum," kata Nadiem.
Menurutnya, kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Untuk kemampuan literasi dan numerasi, merupakan dua komponen penting yang perlu diukur dan menjadi kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar.
"Ini adalah dua hal yang menyederhanakan asesement kompetensi yang akan dilakukan pada tahun 2021," ujarnya.
Selanjutnya adalah Survei Karakter, yang menurut Nadiem hal itu merupakan tolak ukur untuk umpan balik demi perubahan siswa yang lebih bahagia dan lebih kuat azas Pancasila di dalam sekolah.
"Saat ini kita hanya punya data kognitif. Kita tak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah. Kita tak tahu apa azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan murid se-Indonesia," jelas Nadiem.
Alasan Hapus Ujian Nasional
Penghapusan Ujian Nasional ini menurut Nadiem materi yang diujikan terlalu padat dan lebih banyak materi hafalan.
"Materi UN itu yang terlalu padat sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi. Dan bukan kompetensi," ujar Nadiem.
Selain itu, UN membuat para siswa, guru hingga orang tua stres karena hanya digunakan untuk indikator keberhasilan siswa.
Menurut Nadiem, UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan.
Nadiem menyebut UN hanya menilai aspek kognitif dan belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.
"Isunya adalah ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," tutur Nadiem.
Baca: Legislator Golkar: Selama Ini UN Lebih Banyak Hafalan
Baca: Nadiem Kembalikan Sistem USBN kepada Sekolah
Rombak Sistem Zonasi Sekolah
Selain penghapusan UN, Nadiem Makarim juga akan melakukan revisi terhadap sistem zonasi dengan memperbanyak porsi bagi siswa yang berprestasi.
"Arahannya untuk kebijakan ke depan adalah sedikit kelonggaran dalam memberikan zonasi. Yang tadinya jalur prestasi hanya 15 persen. Sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai 30 persen," ujar Nadiem.
Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.
Lalu untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.
Menurut Nadiem, pihaknya ingin melakukan pemerataan terhadap kualitas pendidikan melalui sistem zonasi.
"Kami ingin ciptakan kebijakan yang bisa melaksanakan atau semangat zonasi yakni pemerataan bagi semua murid untuk bisa dapatkan kualitas pendidikan yang baik tapi juga bisa mengakomodasi perbedaan situasi di daerah-daerah," tutur Nadiem.
Dukungan Komisi X DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Nadiem Makarim yang akan menghapus UN.
Hetifah Sjaifudian mengatakan, pelaksanaan UN selama ini tidak terbukti meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
"Sejak lama Komisi X DPR RI mengevaluasi Ujian Nasinonal sebab Proyek Ujian Nasional kolosal dan mahal yang berlangsung selama ini tak terbukti meningkatkan mutu," kata Hetifah kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).
Hetifah menambahkan, justru pelaksanaan UN merusak mentalitas murid.
"Malah merusak mentalitas murid karena pada praktiknya menyisipkan nilai-nilai koruptif," ujarnya.
Dengan hal ini, ia mendukung gebrakan Nadiem Makarim untuk menghapus UN di tahun 2021.
(Tribunnews.com/Whiesa/Fahdi Fahlevi/chaerul umam) (Kompas.com/Wahyu Adityo Prodjo)