Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Aktivitas anak muda melalui media baru di era digital masa kini sangat berpeluang menghadirkan solusi atas permasalahan kewargaan yang ada.
Sementara itu, pemerintah sejauh ini terus berkomitmen untuk melakukan kebijakan percepatan transformasi digital melalui program perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
Hal ini terungkap dalam kuliah umum secara virtual bertajuk Media Baru: Peluang dan Tantangan yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Sabtu (14/11/2020).
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Dosen School of Culture and Communication University of Melbourne, Dr. Annisa R Beta dan Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Widodo Muktiyo.
Dalam pemaparan di hadapan peserta, Annisa mengungkapkan dalam banyak penelitian yang memposisikan media baru secara ideologis sebagai jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.
Misalnya pada era kolonialisme, teknologi cetak yang memunculkan koran mampu menggugah kesadaran kritis dari masyarakat Indonesia untuk menyuarakan antikolonialisme dan menuju kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: 5 Prodi UPN Veteran Jakarta dengan Daya Tampung Terbanyak di SBMPTN 2020, Berminat?
Lebih lanjut media baru juga memunculkan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan digital.
“Globalisasi membuat definisi kewarganegaraan semakin kabur, orang semakin tergantung media. Misal banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Apa yang terjadi di Indonesia dapat diketahui melalui media. Rasa kewarganegaraan dimediasi oleh media,” paparnya dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (16/11/2020).
Annisa menambahkan bahwa era sekarang ini kewarganegaraan digital bukan hanya soal bagaimana menjadi warga negara yang baik di internet, tetapi apa yang diucapkan di media sosial merupakan bentuk subjektifitas politik yang dilakukan.
“Banyak gerakan yang dilakukan anak muda melalui media sosial. Mereka berdiskusi, mencurahkan pikiran dan berorganisasi melalui media sosial,” terang dia.
Melihat kondisi ini, menjadi tantangan bagaimana memanfaatkan media baru tidak hanya untuk tujuan normatif dan komersial tetapi mendorong masyarakat mengambil peran baik kecil maupun besar untuk mengatasi permasalahan bangsa.
Contoh konkret yang tampak pada munculnya gerakan sosial yang dipelopori anak muda yang diawali dari media sosial menyangkut kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti yang terjadi di Mesir, Hongkong dan Indonesia tentunya.
Gerakan sosial maupun solidaritas yang muncul pun kemudian menjadi gerakan yang mengglobal.
Komitmen Transformasi Digital
Prof. Widodo Muktiyo dalam pemaparannya menyatakan pemerintah melalui Kominfo berkomitmen untuk melakukan transformasi digital.
“Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), tengah diupayakan untuk perluasan dan peningkatan infrastruktur penyediaan internet di 12.500 desa atau kelurahan yang belum terjangkau layanan internet dari total sekitar 83.000 desa atau kelurahan,” terang dia.
Saat ini, lanjut dia, percepatan transformasi digital juga dilakukan melalui penyusunan roadmap, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan regulasi dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia.
“Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain di Eropa atau Asia. Kita memiliki banyak pulau dengan karakteristik berbeda-beda,” ujar Widodo.
Baca juga: Film Horor jadi Pemicu Siswi SMP Bunuh Bocah, KPI: Harus Dipikirkan Pengaturan Media Baru Ramah Anak
Terkait dengan penyiapan sumber daya manusia, di tahun 2020 pemerintah memiliki program pengembangan bidang digital melalui digital leadership academy, digital telent scholarship dan gerakan nasional literasi digital.
“Diperkirakan kebutuhan mencapai 9 juta talenta digital untuk mendukung transformasi digital selama 15 tahun ke depan,” ujar dia.
Lebih lanjut, tambah Widodo, era digital juga membuka peluang perkembangan industri dan ekonomi kreatif di berbagai bidang.
Bidang ekonomi kreatif inilah yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memenangkan persaingan global.
“Terkait dengan kesemuanya itu saat ini tengah dipersiapkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data publik “ ungkapnya.
Terpisah, Rektor UPN Veteran Yogyakarta Dr. M Irhas Effendi dalam sambutannya memaparkan digitalisasi telah menyebabkan perubahan dari konvensional menjadi media yang dikenal sebagai media baru.
“Perubahan dari analog menuju digital memunculkan peluang dan tantangan. Mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri dengan kepekaan,” ujar dia.
Melalui kuliah umum ini, lanjut Rektor, diharapkan mampu mengenalkan kajian media baru kepada mahasiswa baru Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dan masyarakat.
Dengan demikian diharapkan munculnya gap karena adanya perubahan ini dapat terjembatani sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai bela negara.(*)