“Kami berencana untuk mengejar jadwal ambisius demi mencapai komitmen berstandar tinggi dan hasil yang berarti, mencakup sebelas bidang perdagangan dalam mandat negosiasi yang akan membantu membangun ekonomi abad ke-21 yang lebih adil, lebih sejahtera, dan tangguh,” kata Sarah Bianchi, Deputi Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

Pengumuman itu muncul setelah Presiden AS Joe Biden memilih untuk mengecualikan Taiwan dari Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (19/8/2022) inisiatif ekonomi yang difokuskan ke Asia bertujuan untuk melawan pengaruh China yang tumbuh sebagai kekuatan militer dan sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

China merupakan mitra dagang terbesar dari negara-negara di kawasan itu, termasuk Taiwan.

Dalam konferensi pers reguler pada hari Kamis (18/8), juru bicara kementerian perdagangan China, Shu Jueting mengatakan bahwa negaranya menentang pembicaraan itu dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menegakkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya.

Baca juga: China Ingatkan Amerika dan Inggris: Kemerdekaan Taiwan Berarti Perang!

Di sisi lain, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang harus "disatukan kembali". Mereka juga mengecam tindakan AS yang berusaha untuk membatalkan kebijakan diplomatik selama beberapa dekade mengenai status pulau itu.

Pemerintahan Biden mengatakan bahwa kepatuhannya pada kebijakan "Satu China" tidak berubah, tetapi menentang segala upaya untuk mengubah status quo dengan paksa.

Di bawah kebijakan era Nixon, Washington tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka atau bagian dari wilayah China.

Selain itu, AS juga berkewajiban membantu Taiwan untuk mempertahankan diri di bawah Undang-Undang yang mulai diberlakukan pada tahun 1979.

(Tribunnews.com/Yurika/Mikael Dafit Adi Prasetyo)