Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Tema 7 Kelas 5 Sekolah Dasar (SD) halaman 115 Kurikulum 2013.
Materi pembahasan mata pelajaran Tema 7 kelas 5 SD halaman 115 siswa akan mempelajari tentang Proses Pembentukan NKRI.
Sebelum mengerjakan latihan soal, siswa diminta membaca teks dan materi singkat yang dipaparkan di halaman 113 hingga 114.
Mengacu dari materi tersebut, siswa akan berlatih mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 115 dalam kolom Ayo Berlatih.
Simak kunci jawaban mata pelajaran Tema 7 kelas 5 halaman 115 Kurikulum 2013 dalam artikel berikut:
Proses Pembentukan NKRI
1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta.
Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota Sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut:
a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
b. Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
Baca juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 Halaman 42 K13, tentang Suku-Suku di Indonesia
c. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945.
Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan, antara lain sebagai berikut:
a. Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat.
Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.
Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.
Perkembangan situasi negara makin membahayakan.
Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan.
Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen).
Pasal tersebut berbunyi:
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi.
Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah.
Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum.
Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah, yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Ayo Berlatih
Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Apakah tugas PPKI?
Jawaban: PPKI memiliki tugas melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apa hasil Sidang PPKI pertama?
Jawaban: Sidang PPKI pertama memperoleh hasil sebagai berikut:
- Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
-Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tugas Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah Komite Nasional.
3. Apa tujuan pembentukan KNI?
Jawaban: KNI dibentuk dengan tujuan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk?
Jawaban: Tanggal 22 Agustus 1945.
5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil Sidang PPKI pertama!
Jawaban: Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
*) Disclaimer:
- Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar siswa.
- Siswa diharapkan mengerjakan latihan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.
(Tribunnews.com/Gabriella)