Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Psikologi Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal berpendapat, kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrsitek) Nadiem Makarim menghapus status Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah sebagai  kebijakan di luar nalar alias tak masuk akal.

Naidem menghapus Pramuka dari status eskul wajib di sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 35 Bab V poin h.

Muhammad Iqbal menegaskan, kebijakan tersebut sungguh di luar nalar, karena Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan.

"Pramuka dapat mencetak calon pemimpin masa depan, para pemimpin bangsa dan dunia usaha ini banyak yang berhasil berkat Pramuka. Karena Pramuka melatih jiwa patriot, kepemimpinan dan pembentukan karakter," kata Iqbal kepada Tribunnews.com Senin (1/3/2024).

Pramuka kata Iqbal, seharusnya tetap menjadi eskul wajib di sekolah karena berdampak positif bagi pembentukan karakter siswa, di tengah gempuran teknologi informasi dan media sosial.

Menurutnya, penghapusan Pramuka sebagai eskul wajib di sekolah akan membuat siswa jadi anti sosial.  Eskul Pramuka seharusnya diperkuat bukan malah direduksi menjadi kegiatan ekstra kurikuler yang tidak wajib di sekolah.

"Jiwa dan ketrampilan memimpin sangat diperlukan dalam menghadapi Indonesia emas 2045. Kebijakan mas Menteri sungguh bertentangan dengan visi bangsa menghadapi Indonesia emas dan ini tentu saja akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Baca juga: Nadiem Makarim Hapuskan Pramuka dari Ekstrakulikuler Wajib, Ini Sejarah Singkat Praja Muda Karana

Iqbal menegaskan bahwa pramuka memiliki program yang sangat penting membentuk karakter yang tangguh dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Generasi Z sekarang menurutnya punya masalah dengan interaksi sosial dan pramuka menjadi wadah yang tepat.

Baca juga: Aturan Baru Menteri Nadiem Makarim soal Pramuka di Sekolah yang Menuai Pro dan Kontra

"Harus pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut, karena akan berdampak kepada kualitas sumber daya Indonesia masa depan," tegasnya.