Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP/MTS halaman 99 hingga 101 Kurikulum Merdeka.
Pada materi pembahasan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 9 SMP halaman 99 hingga 101 siswa akan belajar tentang Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku.
Sebelum mengerjakan latihan soal di halaman 99 hingga 101, siswa terlebih dulu mengulas kembali tentang materi tersebut yang pernah didapatkan sebelumnya.
Mengacu dari materi tersebut, siswa akan mencoba mengerjakan latihan soal di halaman 99 hingga 101 kolom B.
Kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 9 SMP halaman 99 hingga 101 Kurikulum Merdeka:
B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Terdapat hirarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.
Coba sebutkan tata urutannya beserta dengan penjelasan singkat dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut!
Jawaban: UUD NRI 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz).
Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar. Ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 11 Halaman 101 Kurikulum 2013: Latihan Uji Kompetensi
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.