Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA/MA halaman 185 Kurikulum Merdeka.
Pada materi pembahasan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 SMP halaman 185, siswa akan belajar mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia.
Sebelum mengerjakan latihan soal di halaman 185, siswa terlebih dahulu mengulas kembali materi tentang Sistem Pemerintahan Indonesia yang pernah didapatkan sebelumnya.
Mengacu dari materi tersebut, siswa akan mencoba mengerjakan latihan soal pada halaman 185 kolom Uji Kompetensi.
Kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA halaman 185 Kurikulum Merdeka:
Uji Kompetensi
Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!
1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri.
Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Hal 105-107: Uji Kompetensi Bab 3
A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer
2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....
A. Membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. Mengangkat dan memberhentikan menteri
C. Menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....
A. Menentukan anggaran militer
B. Menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. Menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. Menjalin kerja sama dengan negara lain
4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....
A. Mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. Terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. Terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. Menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. Memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara.
Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....
A. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. Bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. Pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. Pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antar kontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepadakorban yang dilakukan oleh .....
A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian
8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....
Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....
A. Kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. Otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. Kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. Kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. Kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
9. Perhatikan data berikut!
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6
10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula.
Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam
struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....
A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah
11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....
A. Tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. Banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. Kurang tegasnya aparat penegak hukum
D. Kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. Tingkat disiplin masyarakat yang rendah
12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut.
Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....
A. Penentuan kondisi kritis ekonomi
B. Penentuan keadaan darurat negara
C. Penentuan anggaran belanja negara
D. Penentuan kerja sama multilateral negara
E. Penentuan perumusan perpu
13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....
A. Pemisahan kekuasaan
B. Pembagian kekuasaan
C. Pelimpahan wewenang
D. Pembagian kesetaraan
E. Pemerataan kekuasaan
14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesionalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....
A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas
15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....
A. Membangun hubungan baik antar teman untuk meningkatkan prestasi
B. Memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. Mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. Selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. Membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas
JAWABAN:
1. C
2. C
3. A
4. B
5. D
6. E
7. B
8. B
9. E
10. A
11. B
12. C
13. B
14. C
15. C
*) Disclaimer:
- Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar siswa.
- Siswa diharapkan mengerjakan latihan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.
(Tribunnews.com/Gabriella)