PSSN BSSN Buka 50 Formasi Sekolah Kedinasan 2025, Ini Syarat Daftarnya

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali membuka pendaftaran untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) dalam seleksi Sekolah Kedinasan tahun 2025. 

Tercatat, sebanyak 50 formasi disediakan bagi calon taruna/taruni yang ingin menempuh pendidikan di bidang keamanan siber dan persandian.

Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) merupakan lembaga pendidikan kedinasan yang berada di bawah naungan BSSN, bertugas mencetak sumber daya manusia unggul di bidang siber dan sandi. 

Lulusan PSSN akan langsung diarahkan untuk mengisi posisi strategis di instansi pemerintahan, khususnya dalam menjaga keamanan data nasional.

Berikut adalah beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon peserta:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pria/Wanita, dengan usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan tidak melebihi dari 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2025;

3. Siswa Kelas XII, lulusan tahun 2022, lulusan tahun 2023, atau lulusan tahun 2024:

a. SMA Jurusan IPA

b. Madrasah Aliyah Jurusan IPA

Baca juga: 7 Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran 2025, Ini Daftar dan Instansinya

c. SMK Teknik Elektronika, jurusan:

• Teknik Audio Video;
• Teknik Elektronika Industri;
• Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi;
• Teknik Robotik

d. SMK TI Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, jurusan:

• Rekayasa Perangkat Lunak;
• Teknik Komputer dan Jaringan;
• Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi;

4. Rata – rata nilai Matematika (Umum/Teori/Pengetahuan) minimal 80 (delapan puluh) pada semester IV dan V dan rata – rata nilai Bahasa Inggris (Umum/Teori/Pengetahuan) minimal 80 (delapan puluh) pada semester IV dan V;

5. Sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan/atau menular yang dapat mengganggu proses kegiatan harian Taruna;

6. Tidak buta warna (partial maupun total) yang dibuktikan dengan Surat hasil pemeriksaan buta warna dari dokter Puskesmas setempat/dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan tahun 2025;