Dari sisi penegakan hukum, Hanif menilai sanksi yang berlaku saat ini belum memberikan efek jera yang optimal. Fakta bahwa kebocoran data terus berulang menunjukkan bahwa biaya melanggar aturan masih dianggap lebih murah dibanding mematuhi ketentuan perlindungan data.

“Sanksi harus nyata, cepat, dan transparan. Bukan hanya soal denda, tetapi juga kewajiban perbaikan sistem yang diawasi sampai tuntas,” ucapnya.