Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengaku tidak suka dengan pemimpin yang ingkar janji, termasuk bila Presiden Joko Widodo tidak menepati janji kampanyenya mengangkat para perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Yang terpenting, pemimpin yang ingkar janji, PPDI tidak mau,” tulis Mujito dalam pesan WhatsApp yang dikirim kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Sebenarnya, Mujito ditanya soal siapa kandidat calon presiden-wakil presiden yang akan dipilih PPDI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, apakah petahana Presiden Joko Widodo bersama pasangannya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pasangannya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Baca: Saat Jokowi Dibonceng TGB Menuju ke Lokasi Pengungsian Korban Gempa di Lombok
Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi, Jumat (10/8/2018), mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres-cawapres.
Ditanya apakah PPDI kecewa Suhendra Hadi Kuntono tidak dipilih Jokowi sebagai cawapres, Mujito tidak menolak namun juga tidak mengiyakan.
Sebagai orang Jawa, ia memilih diplomatis. Namun, secara tersirat tergambar kekecewaannya kepada Jokowi. “Sekali lagi, yang terpenting, pemimpin yang ingkar janji, PPDI tidak mau,” tegasnya.
Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014), Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak kunjung terealisasi.
Mujito pun mengultimatum Jokowi, bila sampai akhir Januari 2019 para perangkat desa, khususnya anggota PPDI yang berjumlah 980 ribu orang, belum diangkat menjadi PNS atau penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan 2A, pihaknya akan mengambil sikap.
Dihubungi terpisah, Suhendra Hadi Kuntono, sesepuh PPDI yang juga Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara, mengaku tak kecewa Jokowi batal meminangnya sebagai cawapres, karena pengabdian kepada negara bisa dilakukan di mana saja dan dalam kapasitas sebagai apa saja.
Senada dengan Mahfud MD, Suhendra pun menyatakan semua itu demi keutuhan bangsa dan negara.
“Kepentingan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kami legawa. Bila ada teman-teman PPDI yang belum legawa, mungkin masih butuh waktu,” katanya.