Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik tagar 2019GantiPresiden masih terus berlanjut, dimana sebagian menolak gerakan tersebut.
Sementara mereka yang pro beranggapan aksi tersebut sah sesuai Undang-undang, sehingga tidak bisa dilarang.
Baca: Beredar Foto-foto Jonatan Christie Cs Sedang Shopping Usai Rebut Medali Emas, Hadiah Miliaran Rupiah
Menanggapi polemik itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan bila #2019GantiPresiden merupakan suatu hal yang tidak etis.
"Bagi saya itu tidak etis ya!," ujar Sidarto, dikawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
Menurut Sidarto lebih baik kubu yang mempelopori #2019gantipresiden untuk 'menjual' pasangan capres-cawapres yang telah mereka usung.
"Mereka sudah punya capres, juallah capres itu, jangan jualan ganti presiden, itu tidak etis dalam etika demokrasi tidak etis bagi saya," ujar Sidarto.
"Jual capres yg sudah ada. Kalau kita Jokowi-Ma'ruf Amin, kalo sana harus jualan prabowo dan sandi, itu arahnya kemana itu?" sambungnya.
Sebelumnya diketahui deklarasi #2019gantipresiden oleh sejumlah aktivis mendapat penolakan dari sejumlah masa dan menuai polemik.
Salah satunya Neno Warisman yang hendak menghadiri acara #2019GantiPresiden, masa menolak Neno di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK) Pekanbaru, Riau, hingga akhirnya Neno tak bisa keluar dari Bandara.
Hal serupa juga dialami Ahmad Dhani yang hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur.
Bahkan masa mengepung Hotel Majapahit Surabaya tempat Dhani menginap.
Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi.