Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung soal dana bantuan langsung tunai yang digelontorkan pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono.
Hasto menyinggung BLT saat menanggapi tudingan iklan pemerintah di sejumlah bioskop yang dianggap sebagai bentuk kampanye.
Baca: Iklan Prestasi Prestasi Jokowi Diputar di Bioskop, Ini Reaksi Bawaslu
Bahkan, menurut Hasto, jumlah yang digelontorkan cukup fantastis.
"Zaman SBY jadi presiden saat itu ada politik bansos yang berdasarkan penelitian dari tahun 2008 sampai Februari 2009 itu jumlahnya mencapai USD2 Billion," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).
Hasto mengkau heran, iklan yang menampilkan capaian hasil kinerja pemerintah justru menjadi polemik.
Ia menilai ada yang salah membedakan antara penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan kekuasaan.
"Abuse of power itu contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri," ujarnya.
Hasto menilai, iklan pemerintah di sejumlah bioskop hal yang wajar. Pemerintah perlu menyampaikan keberhasilan pemerintah dari segi pembangunan yang menggunakan uang rakyat.
"Dalam konteks penyampaian keberhasilan ya itu merupakan posisi strategis yang dimiliki inkumben di manapun," kata Hasto.
Ia mengajak seluruh pihak proporsional dan tidak berpikir negatif dalam melihat polemik tayangan iklan capaian pemerintah di bioskop.
"Mari kita lihat secara proporsional kalau ada gagasan yang bright soal bangsa dan negara kenapa kita jadi begitu reaktif," kata Hasto.
Iklan yang tayang di bioskop, yakni iklan 2 Musim, 65 Bendungan. Iklan itu, menampilkan testimoni dari seorang petani yang mengapresiasi pembangunan bendungan di tanah air.
Lewat iklan itu, pemerintah menampilkan keberhasilan membangun 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru sebagai upaya nyata mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.
Baca: Tangis Syafruddin Arsyad saat Bacakan Pledoi Setebal 110 Halaman di Hadapan Majelis Hakim
Iklan ditutup dengan kutipan dari Jokowi diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya.
Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia iklan layanan masyarakat. Iklan ini ramai dibahas di media sosial.