Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP, Effendi Simbolon, menilai tidak ada aturan yang melarang iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop.
Namun menurut dirinya menjelang tahun politik, hal tersebut bisa saja dimanfaatkan sehingga menimbulkan polemik.
Baca: Diberi Rp120 Ribu saat Diduga Pungli, Oknum Polisi Minta Tambah, Malah Dapat Lebih Sedikit
"Cuma momentumnya jelang tahun politik ya. Ya semuanya pasti akan jadi aksi reaksi. Ya gak apa-apa lah. Jalan terus. Itu kan tidak ada larangan ya kan," jelas Effendi di UP2YU Cafe Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Menurutnya iklan tersebut bukan bentuk kampanye, karena tidak ada ajakan untuk memilih Jokowi.
Baca: Beri Ulasan Palsu di TripAdvisor, Pria di Italia Dijatuhi Hukuman 9 Bulan Penjara
"Dia hanya menyampaikan kepada masyarakat, apakah melalui mainstream, bioskop, pamflet. Itu suatu karya kerja yang mungkin selama ini dianggap biasa. Tapi karena jelang pemilu ya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu," kata Effendi.
Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pamer atau narsis dalam iklan tersebut.
Baginya iklan tersebut positif karena menunjukkan kerja bersama pemerintah.
"Narsisnya di mana. Narsis itu kan kalo semuanya seolah-olah karena saya. Ini kan kerja bersama, kerja pemerintah, penyelenggara negara," ucap Effendi.
Baca: Putusan Mahkamah Agung: Mantan Narapidana Korupsi Boleh Jadi Calon Legislatif
Sebelumnya diberitakan, iklan yang jadi sorotan itu muncul sebelum penayangan film di bioskop-bioskop.
Iklan tersebut memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan itu.
Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya.
Baca: Kubu Prabowo Usul Debat Bahasa Inggris, Budiman Sudjatmiko: Lebih Sensasional Pakai Bahasa Esperanto
Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.
Iklan tersebut mendapatkan kritik dari kubu Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan iklan capaian pemerintahan Jokowi yang tayang di bioskop harus diverifikasi dahulu kebenarannya.
KPU sendiri menilai iklan tersebut merupakan langkah pemerintah menyampaikan program pembangunan merupakan sesuatu yang wajar.
"Pemerintah menyampaikan program pembangunan itu wajar. Bagian dari akuntabilitas. Setiap kementerian atau lembaga mempunyai kewajiban," ujar Viryan, ditemui di kantor KPU RI, Jumat (14/9/2018).