Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait cuitan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief, Jumat (28/9/2018).
Melalui akunnya di twitter @AndiArief_, Andi Arief menyebut Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik dari Partai Nasdem.
Baca: Lini Pertahanan Keropos, Barcelona Malah Kehilangan Samuel Umtiti
Dalam cuitannya, Andi Arief juga menuding Jokowi terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan Jaksa Agung M Prasetyo.
"Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yang terlalu keras," tulis SBY di akun Twitternya @SBYudhoyono, Jumat (28/9/2018).
SBY menyadari tudingan Andi Arief tersebut berlebihan dan membuat tak nyaman Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Namun SBY memahani Andi Arief mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem.
Karena, imbuhnya, penjaketan kadernya yang menjadi Walikota Manado dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara GS Vicky Lumentut (GSVL) jadi kader Nasdem) secara demonstratif tadi malam memang sangat melukai.
"Meskipun saya yakin Pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau pasti bisa rasakan perasaan kader Demokrat. Semoga dapat dipetik hikmahnya," ucap SBY.
"Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai & tak ada perilaku politik yang melampaui batasnya," kata SBY.
Dalam cuitannya, Andi Arief mempertanyakan sikap Jokowi yang ditudingnya pura-pura tidak tahu terkait sikap Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Jokowi ini tahu apa pura-pura gak tahu ? Atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?"
"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden ."
"Kejaksaan jadi alat politik Nasdem, lebih baik #2018gantipresiden dan pemilu dipercepat."
"Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?"(*)