Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menjual saham Saratoga miliknya.
Dia akan mengalihkan hasil penjualan saham perusahaannya untuk membeli obligasi negara.
Sandiaga mengatakan langkah tersebut dilakukan karena saat ini negara sedang butuh bantuan pembiayaan.
Pengalihan tersebut tak lain karena Sandiaga ingin membantu perekonomian Indonesia khususnya menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Baca: Garuda Travel Fair Juga Akan Digelar di Shanghai dan Singapura
Nilai tukar rupiah terhadap dollar saat ini berada pada angka Rp 15.180,15 per dollar AS.
"Mungkin ke obligasi-obligasi yang diterbitkan negara untuk mendukung kekuatan ekonomi kita, karena negara butuh pembiayaan sekarang," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).
Seperti diketahui, mantan Wakil Gubernur DKI itu menjual sebagian kecil sahamnya sebanyak 51.400.000 lembar saham yang dilakukan pada level Rp 3.779.
Baca: Ini Kata Anies Baswedan Soal Biaya Ratna Sarumpaet Ke Chile
Artinya Sandiaga memperoleh pundi uang Rp 194,08 miliar dari hasil penjualan.
Sebelum penjualan, Saham Sandiaga di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) sebanyak 754.115.429 lembar saham atau 27,79%.
Setelah penjualan, kepemilikannya hanya berkurang tipis menjadi 702.715.429 lembar saham atau 25,9 persen.
"Saya menjual sebagian kecil saham saya di Saratoga. Kalau nggak salah sekitar dua persen dari total kepemilikan saya, dan akan saya evaluasi terus dalam hari-hari ke depan ini," ujarnya.
Baca: Ratna Sarumpaet Diongkosi Sekitar Rp 70 Juta oleh Pemprov DKI Untuk ke Chili
Dengan penjualan ini, Sandiaga berharap langkah yang diambilnya dapat diikuti oleh para pengusaha lain untuk membantu pemerintah memperkuat ekonomi Indonesia dengan membeli obligasi atau surat hutang yang diterbitkan pemerintah.
"Ini menunjukkan kepercayaan kepada ekonomi Indonesia, bagaimana keadaan ekonomi dan ini saatnya kita menunjukkan keberpihakan kita kepada surat berharga yang diterbitkan pemerintah," katanya.