Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, tidak ada unsur politis dalam rencana pemerintah menggulirkan program dana kelurahan pada awal 2019 mendatang.
Baca: Golkar: Pemilu 2019 Pesta Demokrasi, Bukan Arena Peperangan
Moeldoko juga menyatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan. Terutama mengenai banyaknya proposal yang masuk di tingkat kelurahan.
"Kadang-kadang LSM ini, kelompok masyarakat ini, dengan berbagai proposal, itu bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Padahal, dia tidak punya duit," ujar Moeldoko di Tzu Chi Center, Jakarta Utara, Minggu (21/10/2018).
Baca: BKN Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018, Ini Tahapan Berikutnya
Moeldoko meyakini, dengan adanya dana kelurahan, pimpinan daerah akan lebih mudah mengatur keuangan untuk kepentingan wilayah. Moeldoko membantah, ada kepentingan politik dalam rencana mengeluarkan dana kelurahan.
"Dengan dana pimpinan ini semuanya bisa menjadi lebih fleksibel bagi pimpinan di daerah. Itu saja pemikirannya, tidak ada politik. Semuanya apa sih tidak dianggap politis," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan program dana kelurahan yang akan dimulai pada awal 2019.