Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar debat calon presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang dilangsungkan di desa-desa.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan, KPU diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan debat presiden.
Pada prinsipnya, ucap Antoni, pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin setuju dan siap berdebat di mana saja.
"Yang paling penting tujuan debat itu, tercapai. Yaitu, ketika rakyat mengetahui kualitas dan rekam jejak pemimpin yang akan mereka pilih," ujar Antoni di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Namun, ucap Antoni, jika memungkinkan, KPU dirasa perlu memodifikasi format dan tempat debat selama diizinkan Undang-Undang.
Hal itu, agar visi, misi, dan program pasangan calon presiden tersampaikan secara masif kepada masyarakat di akar rumput.
Baca: Wiranto Minta Tidak Menggoreng Isu Pembakaran Bendera di Garut
"Saya melihat debat presiden kita selama ini terlalu “kota” dan sangat “elitis”," ucap Antoni.
Karena itu, Antoni mengusulkan KPU dapat menyelenggarakan debat capres di lokasi yang langsung menyasar ke masyarakat.
"Saya usul ke KPU agar debat diselenggarakan di desa dengan audien rakyat biasa di Papua/Kalimantan/Sulawesi Aceh dan Jawa," kata Antoni.
Sehingga, menurut Antoni peserta yang mengikuti berlangsungnya debat merupakan rakyat biasa yang menikmati dan akan merasakan langsung arti sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah.
"Biarkan rakyat biasa, bukan elit, yang langsung berdialog, bertanya, mengevaluasi calon pemimipin mereka, bukan para elit yang sering kali mengatasnamakan mereka, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, pikirkan dan kerjakan tiap harinya," tuturnya.