Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani mengatakan bahwa kebijakan Jokowi menjadikan jembatan Suramadu non tol sehingga bebas biaya bagi warga yang melintasinya murni dengan pertimbangan ekonomi dan sosial.
Kata dia, kebijakan tersebut diambil agar kesejahteraan warga Madura meningkat dengan mudahnya mobilasisi.
"Yang harus diingat adalah bahwa Madura harus memperoleh kesejahteraan seperti dengan provinsi lain, dan masyarakat Madura, bisa dekat dengan Surabaya sehingga perekonomian meningkat," ujar Puan di Kemayoran, Jakarta, Minggu, (28/10/2018).
Puan membantah bila kebijakan tersebut politis dengan tujuan menjaring suara warga Madura. Untuk diketahui pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah telak di Madura oleh Prabowo.
Suara Prabowo-Hatta di Madura sebanyak 830. 968, sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631 suara.
"Kalau buat saya tidak terkait politis, tapi kedepannya kita bisa mengutamakan perekonomian yang ada di Madura," katanya.
Puan mengatakan kebijakan tersebut telah melalui proses penghitungan yang matang. Sebelum di jadikan non tol, pemerintah telah menerapkan kebijakan gratis bagi motor dan setengah harga bagi kendaraan roda empat melalui jembatan yang menghubungkan Jawa Timur dan Pulau Madura tersebut .
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebasan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Sabtu (27/10/2018).
Peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu ditandai dengan pengibaran bendera oleh Presiden Jokowi dari pintu keluar kota Bangkalan, Madura, menuju kota Surabaya.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, pada 2015 mendapat masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan kepada dirinya agar sepeda motor digratiskan. Pemerintah telah menggratiskan Jalan Tol Suramadu bagi sepeda motor.
Kemudian di tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan 2016 yang lalu menjadi separuh.
Baca: Syahdunya Puncak Musim Gugur Bulan Oktober di Kota Tokyo dan Yokohama
Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan, menurut Presiden, pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada Madura.
“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” ungkap Presiden, seperti dikutip dari laman Setkab.
Setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, Bupati, pada Sabtu (27/10//2018) ini, Presiden Jokowi memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.
“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan,” kata Jokowi.