Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena diduga melakukan kampanye terselubung saat peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf, Arsul Sani mengaku tidak ingin menanggapi pelaporan itu dengan serius.
Pelapor diketahui bernama Rubby Cahyady, seorang warga sipil yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau.
Rubby menduga, Jokowi yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2019, melakukan kampanye saat bertugas sebagai Presiden.
Hal itu terlihat dari pose satu jari yang ditunjukkan beberapa orang yang berfoto bersama Presiden ketika acara peresmian berlangsung.
Pose tersebut dinilai menunjukkan citra diri Jokowi sebagai capres nomor urut 01.
Baca: Menyeberang Jembatan Suramadu Gratis, Yuk Jelajah 5 Destinasi Eksotis di Madura Berikut Ini
"Tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku yang buat saya hanya ingin cari populer saja," ujar Arsul saat dikonfirmasi wartawan Rabu (31/10/2018).
Arsul menyayangkan, jika setiap kebijakan yang dibuat oleh Jokowi akhir-akhir ini dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu,
"Kalau cara berpikir merek nanti kebijakan apapun yang memberikan manfaat kepada masyarakar diadukan kepada Bawaslu," kata Arsul.
Sebelumnya, Rubby melaporkan Jokowi kepada Bawaslu pada Selasa (30/10/2018). Dalam laporannya, Rubby membawa bukti berupa pemberitaan media yang memuat pose satu jari sejumlah pihak yang hadir saat peresmian.
Meski Jokowi tak terlihat berpose satu jari, tetapi, Ruby menilai, unsur kampanye terselubung tetap terlihat dari pose satu jari yang ditunjukkan orang-orang di sekelilingnya.
"Saya bilang ini terselubung, dengan gestur-gestur. Ini sangat jelas, karena ini Presiden sekaligus calon presiden. Di sekelilingnya itu pejabat negara, pejabat provinsi," ujar Ruby.