Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan, kubu petahana Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Ia menyebut, publik terus memantau apapun kebijakan yang dibuat kubu Jokowi.
Menurut dia, kubu penantang dalam hal ini kubu Prabowo cenderung bergerak secara diam-diam dan tidak terlalu terpantau publik.
Baca: Gerindra Gandeng Peneliti LIPI Siti Zuhro Masuk TimFit and Proper Tes Wakil Gubernur DKI
"Penantang itu jadi penting juga, karena mereka bergerak diam-diam. Sementara Incumbent lebih mudah dilihat publik karena masih menjabat," kata Hamdi dalam diskusi bertema 'Perang Diksi Antar Kandidat' yang digelar Populi Center di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).
Hamdi juga melihat, kubu penantang cenderung melakukan delegitimasi kepada kubu incumbent.
Mereka menyerang lewat argument tandingan yang sebelumnya dibuat kubu petahana.
"Penantang bisa lakukan delegitimasi kepada kubu petahana dengan memberi kritikan, dia bikin argument tandingan," jelas Hamdi.
Baca: Pengamat Sebut Modus Korupsi Dana Pensiun Pertamina Termasuk Jarang Ditemukan
Ia mengatakan, kubu penantang menyatakan kepada publik bahwa diri lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang kubu petahana.
Selain mendelegitimasi argument, Hamdi melihat kecenderungan adanya delegitimasi kepada karakter seseorang.
Hal itu terlihat bagaimana selama ini kubu petahana, Jokowi selalu di delegitimasi secara karakter oleh lawan politiknya.
Baca: Tembus Partai Final Liga 1 U-19, Persib Bandung Tunggu Barito Putera atau Persija Jakarta di Final
Dengan begitu, delegitimasi tersebut akan kembali kepada masyarakat yang menilai dalam menentukan pilihan dalam pilpres 2019 mendatang.
"Bilanglah orang itu memiliki istri banyak, kalau sekarang petahanan adalah keturunan pki, anti Islam dikeluarkan segala hoax seperti itu," katanya.