Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribn Jabar, Mega Nugraha Sukarna
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin Kabupaten Bandung menemukan atribut kampanye Jokowi mengenakan mahkota raja di sejumlah daerah, salah satunya di Kecamatan Soreang.
"Faktanya, atribut bergambar Jokowi mengenakan mahkota raja tidak hanya di Semarang, Jawa Tengah. Tapi juga di Kabupaten Bandung, salah satunya di Soreang," ujar Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Kabupaten Bandung, Widi Cakrawan, SH saat ditemui di Jalan Cempaka Kota Bandung, Kamis (15/11/2018).
Selama pekan ini, kata Widi, tim kampanye daerah dibantu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung sudah menertibkan atribut yang dipasang oleh kelompok tidak bertanggung jawab itu.
"Sampai kemarin, sudah lebih 100 atribut kami tertibkan dengan cara dicopot melibatkan kader PDI Perjuangan Kabupaten Bandung," katanya.
Ia menegaskan, tim kampanye daerah maupun nasional memastikan tidak pernah mengeluarkan desain kampanye dengan model Jokowi menggunakan mahkota raja.
Baca: Maruf Amin Tiba di Batam Disambut Gubernur Kepri Nurdin Basirun
"Bukan atribut resmi, sehingga dipastikan itu ilegal dan bertujuan membuat citra negatif terhadap Jokowi. Simbol Jokowi menggunakan mahkota raja itu mempersepsikan bahwa Jokowi seorang raja yang jauh dari demokratis. Padahal kan tidak seperti itu," kata Widi.
Ia menambahkan saat ini tim sedang membahas kemungkinan melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu Jabar.
"Kami akan coba berkoordinasi dengan Bawaslu Jabar soal temuan ini," kata Widi.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Deky Hiswanto menambahkan ia sudah menginstruksikan seluruh kader di Kabupaten Bandung untuk menertibkan atribut berupa baliho tersebut.
"Kader kami sedang menertibkan. Ini bentuk kampanye hitam yang ingin mendiskreditkan PDI Perjuangan karena pemasangan baliho ini bukan oleh PDI Perjuangan," ujar Deky.
Pihaknya saat ini tengah mengadvokasi temuan-temuan tersebut dan akan melaporkannya ke DPD PDI Perjuangan Jabar dan DPP.
"Sambil menunggu arahan dan instruksi untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang pasti ini mencederai demokrasi," katanya. (men)