News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Analisa Pengamat Soal Janji PKS Hapus Pajak Sepada Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup

Editor: ade mayasanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politikus PKS, Pipin Sopian

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menanggapi janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menghapus pajak sepada motor dan pemberlakuam SIM seumur hidup jika terpilih di Pemilu 2019.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menuturkan, kedua program tersebut akan diperjuangkan partainya.

Program itu dikatakannya sebagai sebuah keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil.

PKS mengaku ingin mnegurangi beban hidup rakyat dengan menghapus kewajiban membayar pajar dan biaya pembuatan SIM.

Bahkan, PKS juga ingin memberikan insentif kepada pemilik sepeda motor, yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto menuturkan, dirinya tak tahu secara pasti pikiran dari anggota PKS setelah melontarkan berbagai ide seperti kenaikan gaji guru hingga penghapusan pajak motor.

"Saya enggak tahu apa yang ada didalam pikiran elite PKS. Apakah memang ada anggapan negara memiliki anggaran yang banyak,dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat," tutur pengamat dilansir dari tayangan Talkshow TvOne pada Senin pagi (26/11/2018).

Baca: Tak Datang Bareng di Resepsi Baim Wong, Raffi Ahmad Malah Minta Nagita Slavina Cepat Pulang

Baca: Lolos Passing Grade SKD atau Masuk Ranking? Cek Jadwal SKB CPNS 2018 dan Contoh Kasus Soal Tesnya

"Dengan kondisi ril negara saat ini misal, negara dengan hutang atau defisit yang begitu besar. Kita lihat dari data tahun 2017, APBN sampai Rp 1.700 Triliun tetapi belanjanya sampai Rp 2.000 Triliun, ada yang kurang disitu. Ditambah pajak yang mau dipangkas seperti ini," sambungnya.

Berdasarkan laporan Kemenkeu.go.id dikutip TribunJakarta.com, defisit pengelolaan APBN tahun 2017 di angka 2,57% lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92% dan rasio utang di bawah 30%.

Pengamat pun menuturkan sebuah gambaran jika kebijakan penghapusan pajak sepeda motor diberlakukan.

Baca Selanjutnya: Pengamat Soroti Defisit APBN 2017 Ketika PKS Janji Hapus Pajak Sepada Motor, Ini Analisisnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini