TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyapa Sandiaga Salahudin Uno dengan sebutan wakil presiden atau wapres.
Hal itu terjadi saat keduanya menjadi pembicara dalam acara yang digelar di Kantor Seknas Relawan Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019) dengan mengangkat tema “2019, Adios Jokowi?”.
Saat itu Sandiaga baru hadir saat Fahri menyampaikan pendapatnya jelang hari pencoblosan Pilpres 2019.
“Selamat datang Pak Sandiaga, langsung kita sebut saja Wapres,” sambut Fahri kepada Sandiaga.
Dalam diskusi itu Fahri memberi usulan kepada Sandiaga dan Prabowo Subianto agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa gelontoran-gelontoran bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akhir-akhir ini memang hak rakyat.
Sehingga menurut Fahri tak seharusnya bantuan-bantuan itu mempengaruhi pilihan politik masyarakat.
Baca: Istana: Tidak Boleh Ada Upaya Intimidasi Kepada Penegak Hukum
“Baru-baru ini pemerintah mengumumkan belanja pemerintah soal kerakyatan seperti dana desa Rp 73 triliun yang kabarnya akan cair bulan Januari 2019 ini, itu naik drastis yang dari sebelumnya sekitar Rp 40 triliun, kemudian ada dana bantuan sosial sebesar Rp 34 triliun, dan dana kelurahan,” jelas Fahri.
“Saya usulkan kepada Pak Sandi dan Pak Prabowo sampaikan kepada masyarakat bahwa program-program itu adalah kewajiban pemerintah, hak rakyat, uang rakyat, tak ada hubungan dengan incumbent, tidak ada hubungan dengan pilihan politik,” tegasnya.
Sandiaga pun setuju dengan usulan dari Fahri tersebut.
Ia mengatakan program-program bantuan rakyat itu pun akan dilanjutkan Prabowo-Sandi setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden jika dianggap masuk akal.
“Kalau pemerintahan berganti, kami pastikan program-program itu akan dilanjutkan jika masuk akal, dan itu adalah hak masyarakat,” pungkasnya.