Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai debat perdana pemilihan presiden pada 17 Januari mendatang, akan berlangsung canggung saat membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Haris mengatakan kedua pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama tak serius untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Prabowo pelanggar HAM, Jokowi tidak menyelesaikan tanggungjawab sebagai negara," kata Haris di kantor MMD Initiative, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).
Dikatakan Haris saat berdiskusi dengan tajuk hukum, HAM, dan korupsi yang diselenggarakan Sahabat Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta, Senin. Haris berujar, di dua kubu terdapat sosok pelanggar HAM.
"Prabowo Subianto adalah sosok pelanggar HAM tahun 1997-1998. Prabowo melanggar HAM bersama Wiranto dan Hendropriyono, orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi," ucap Haris.
Di sisi lain, kata Haris, Jokowi selaku kepala negara tidak pernah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan, kasus pelanggaran HAM, terjadu di era kepemimpinan Jokowi.
Haris menyontohkan, kriminalisasi terhadap ratusan petani yang mengatasnamakan proyek infrastruktur, hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.
Baca: KPK: Ketua MPR Zulkifli Hasan Belum Serahkan Data LHKPN 2018
Haris menduga debat capres nanti kedua pasangan akan saling menjaga perkataannya soal HAM. Sebab kedua pihak sama-sama dapat dipertanyakan dari sisi HAM. Kedua pasangan akan canggung bicara HAM.
"Seperti main kartu, kalau satu buka kartu, 'ngegas', maka yang lain akan lebih 'ngegas' lagi," jelasnya. "Di awal akan saling sopan, seolah-olah ada reuni. Kan' lagi tren reuni 212 dan reuni alumni Universitas. Di awal debat kedua kubu akan temu kangen, basa basi paslon 1 dan 2," ucapnya.
Haris mengatakan debat nanti hanya akan menjadi momentum temu kangen antara kedua capres. Namun jika salah satu di antaranya menyinggung persoalan HAM lawannya, maka pihak lawan akan membuka kartu lawannya tersebut.
"Mungkin juga nanti mereka akan membangun justifikasi bahwa mereka adalah kesatria di bidang HAM," kata Haris.