Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi sebuah wacana lima tahunan.
"Kasus HAM menurut saya jadi wacana semacam lima tahunan yang lebih dipanasi, lebih tinggi tensi komunikasinya pada saat kampanye," ujar Emrus Sihombing dalam forum diskusi "Tragedi 97-98 Jangan Amnesia" di Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
Baca: Politikus Golkar Sebut Ide Prabowo Bentuk Lembaga Tabung Haji Nasional Menjiplak Malaysia
Menurut Emrus Sihombing, kasus pelanggaran HAM bagaimanapun juga harus dituntaskan.
Lembaga hukum yang menangani haruslah yang kredibel.
"Bagaimana penuntasannya? Saya tawarkan supaya bentuk komisi Ad Hoc yang khusus tangani ini. Di dalamnya tidak ada orang pemerintahan, tidak ada orang partai, tidak ada kepentingan politik. Murni ditangani orang independen, bukan netral," kata Emrus Sihombing.
Baca: Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Sekolah, Apa Kata Pakar Jerman?
Pada Presiden terpilih nanti, Emrus menantang agar dibentuk komisi khusus karena memang persoalan HAM harus ditangani serius.
"HAM itu adalah hak dasar harus dilindungi. Pelanggaran HAM prinsipnya harus diselesaikan tuntas, independen, terbuka. Kalau semua sudah selesai, tidak ada salahnya melakukan rekonsiliasi. Tuntas dulu, semua kepentingan harus dipuaskan," katanya.