Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung soal mantan narapidana korupsi yang dicalonkan Partai Gerindra sebagai calon legislatif (caleg).
Jokowi mengungkapkan hal itu berdasarkan data yang dirilis Indonesia Coruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu.
"Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa bahkan kata Pak Prabowo korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun saya enggak setuju. Tapi menurut ICW partai yang bapak pimpin termasuk paling banyak mencalonkan mantan napi korupsi. Yang saya tahu pengajuan caleg itu yang menandatangani Ketumnya, yaitu Pak Prabowo," tanya Jokowi dalam sesi tanya jawab dalam Debat Pilpres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.
Pertanyaan itu dijawab Prabowo, calon presiden nomor urut 02 yang menyebut belum mendapatkan laporan dari ICW.
Baca: Saat Sandiaga Pijat Punggung Prabowo pada Debat Pertama Pilpres 2019
"Baik, itu ICW tapi saya sendiri belum dapat laporan itu dan benar-benar menurut saya itu sangat subjektif. Ya saya tidak setuju itu saya seleksi caleg-caleg itu," jawab Prabowo.
"Kalau ada bukti silakan laporkan kepada kami. Begini pak, ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi menerima DPRD-nya, semua partai. Kalau kita cek di kejaksaan boleh kita bandingkan berapa yang menunggu akan masuk KPK. Janganlah kita menuduh partai kita masing-masing. Saya yakin Gerindra mendukung pemberantasan korupsi," tegasnya.
Bahkan, Prabowo sendiri yang akan mengirim kadernya ke bui jika ketahuan korupsi.
"Kalaupun ada yang korupsi, saya sendiri yang masukin penjara. Partai kita antikorupsi," tegasnya.
Jokowi kemudian mengoreksi jawaban Prabowo.
"Mohon maaf Pak Prabowo, yang saya sebut mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW menjelaskan ada 6 calon dan yang tanda tangan pencaleg-kan itu ketumnya. Saya tidak menuduh partai bapak korupsi, ini mantan koruptor," balas Jokowi.
Kemudian, Prabowo pun menggunakan waktu yang disediakan untuk menanggapi Jokowi kembali.
"Jadi mantan napi korupsi saya kira kita pelajari. Ini kan demokrasi, kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat enggak mau milih ya jangan dipilih. Yang jelas pak, kalau kasus itu sudah melalui proses dan sudah dihukum dan kalau hukum mengizinkan masih bisa dan rakyat menghendaki ya tidak apa-apa. Mungkin korupsinya enggak seberapa, kalau mencuri ayam itu salah, kalau merugikan rakyat itu yang harus diutamakan," jawab Prabowo.