Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto menilai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membuat pernyataan blunder yang mencerminkan karakter dasarnya bahwa menjadi Presiden itu sebagai chief of law inforcement.
“Pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum," kata Hasto dalam rilis yang diterima Tribunnews.com pada Kamis (17/1/2019).
Atas pernyataan tersebut, Hasto mengatakan dirinya tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting.
Baca: Cek Fakta Pernyataan Prabowo Soal Kepala Desa yang Ditangkap karena Dukung Paslon 02
Baca: Debat Pilpres 2019 - Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia, Jokowi Singgung Kasus Ratna
“Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi," kata Hasto.
Menurutnya, hal yang menarik dari debat tersebut adalah posisi Kyai Maruf sebagai Cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Pak Jokowi.
“Agresifnya Sandi sekedar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kyai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden," kata Hasto.
Ia menilai hasil dari upaya Ma'ruf tersebut membuat dirinya pernyataan Kiai Maruf singkat namun menohok.
“Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji," kata Hasto.