Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua mantan menteri Kabinet Indonesia Kerja yakni Mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menunjukan kesalahan data yang diungkapkan Jokowi pada Debat kedua yang berlangsung semalam di Hotel Sultan, Jakarta, (17/2/2019).
Keduanya menunjukkan kesalahan data Jokowi yang melalui klipingan pemberitaan sejumlah media massa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (18/2/2019).
Klipingan tersebut ditempelkan pada selembar karton. Kurang lebih terdapat 10 klipingan kesalahan data Jokowi yang bertemakan energi, pangan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
Baca: Jateng Ujicoba Satu Dinas Garap Satu Desa Miskin
Dua kliping pemberitaan media massa tersebut dintaranya yakni mengenai data kebakaran hutan yang diklaim Jokowi tidak ada selama tiga tahun terkahir serta jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia.
"Ini bukan dari kita, tapi pemberitaan media massa, dan ada kecenderungan apa yang disampaikan petahana tidak tepat," kata direktur Materi dan Debat Sudirman Said.
Salah satu diantaranya, menurut Sudirman yakni mengenai klaim Jokowi sudah tidak adanya konflik agraria. Sambil mengangkat klipingan portal media massa nasional, menurut Sudirman apa yang dikatakan Jokowi tersebut Hoaks.
"Ketika pak Jokowi, mengatakan sekian tahun tidak ada konflik agraria, saya langsung mengingat ini. Bahwa ada 41 orang tewas, dan lainnya dianiaya," kata Sudirman.
Begitu pula menurutnya mengenai bidang lainnya. Oleh karena itu yang terjadi saat ini setelah debat yakni kecenderungan masyarakat meragukan apa yang disampaikan Jokowi.
"Dan ketika terus memaparkan data data akan ada counter lagi, bukan dari kami tapi dari masyarakat," katanya.
Oleh karena itu BPN Prabowo-Sandi yakin bahwa pihaknya telah memenangkan hati masyarakat dalam debat ke dua yang dipandu moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki itu.
"Bahwa semalam kita memenangkan hati masyarakat, karena ada kecenderungan mempertanyakan segala sesuatu yang datang dari petahana," katanya.
Sementara itu Ferry Mursyidan Baldan mempertanyakan data Jokowi soal Hak Guna Lahan Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden memiliki otoritas mengambil data, namun sayangnya digunakan untuk menyerang Prabowo.
"Harusnya data yang dimiliki Jokowi itu digunakan untuk membuat kebijakan bukan menyerang personal Prabowo. Tapi giliran untuk kebijakan salah salah satunya kebijakan impor beras," pungkasnya.