News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Soroti Penyelenggaraan Debat Pilpres 2019, Politikus PDIP Sebut Pemilu Tak Berdaulat

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Diskusi 4 Pilar MPR bertajuk Menuju Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegritas di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengkritik penyelenggaraan Debat Pilpres 2019 yang dinilainya tak mempertontonkan substansi visi misi dari kandidat pasangan calon (paslon).

Menurutnya penyelenggaraan debat yang disiarkan stasiun TV Swasta berorientasi pada bisnis semata.

Itu ditunjukkan dengan banyaknya iklan yang membuat waktu debat bagi kandidat pasangan calon dibatasi.

Baca: Jokowi Diharapkan Menyampaikan Janji yang Belum Terealisasi dalam Pidato Politiknya

“Ini tidak berdaulat, karena kalau pemilu yang diselenggarakan KPU sepenuhnya dibiayai APBN kita, tapi buktinya debat capres kita dibiayai swasta, oleh iklan, ada commercial break,” ujar Effendi Simbolon saat diskusi 4 Pilar MPR bertajuk ‘Menuju Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegritas’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Baca: Klaim Permintaan Terakhir, Romi Belek Perut Sang Istri: Saya Ambil Anaknya

Anggota Komisi I DPR RI itu pun heran ketika KPU malah diatur TV swasta.

Sehingga terkesan debat capres hanya untuk kepentingan media sesaat.

Baca: Selain Memiliki Penampilan Menarik, Anggota Paspampres Harus Siap Jadi Tameng Hidup

“Akhirnya bahasa yang keluar untuk kepentingan media saja akhirnya, esensinya nggak ada. Sehingga capres pun tidak keluar gagasannya,” jelasnya.

Jika dibiayai negara sepenuhnya, Effendi yakin waktu debat capres tersebut bisa tidak dibatasi.

Hal ini tentu membuat rakyat semakin jelas mengetahui gagasan dan pemikiran para capres dan cawapres.

“Ini perhelatan periodisasi nasional kok bisa diselenggarakan swasta? Jadi kalau memang dikatakan berdaulat 100 persen tidak boleh itu, jadi harus dibiayai negara,” jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini