Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, BANJAR - Cawapres nomot urut 01 Ma'ruf Amin berharap Nahdatul Ulama (NU) sebagai Ormas terbesar di Indonesia gerakannya harus memiliki dampak yang besar.
Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf dalam silaturahmi alim ulama NU setelah pembukaan Munas dan Konferensi Besar NU yang dibuka Presiden Jokowi.
"Saya maksud harakah itu gerakannya, supaya gerakannya itu efektif, efisien. Gerakan yang memberikan impact besar, high impact, jangan low impact, lemah," ujar Ma'ruf di pondok pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Baca: Sandiaga Akan Ubah Aturan Agar Guru Honorer Berusia di Atas 35 Tahun Bisa Jadi PNS
"Tetapi high impact, apalagi non impact, tanpa memberi impact, perubahan," imbuhnya.
Mustasyar PBNU itu menekankan arah gerakan NU agar bergerak melindungi umat.
Sebab, menurutnya saat ini banyak umat diambil orang.
"Orang NU, fikranya NU, akidahnya NU, amaliyahnya NU, tapi harakahnya (gerakannya) tidak ikut NU. Dia terprovoksi karena menganggap gerakan NU ini lemah, lembek, katanya begitu," katanya.
Baca: KKP Berikan Bantuan Benih Ikan Kepada Pembudidaya yang Terdampak Tsunami di Pandeglang
Menurut Ma'ruf mereka yang berpikiran seperti itu belum mengenal NU.
Ma'ruf menegaskan, NU itu tidak lemah, namun santun.
"Artinya apa, NU jangankan teriak, kalau NU dehem saja orang gemetar semua," ucapnya.
Kiai Maruf mengungkapkan, menilai NU lemah adalah salah.
Menurutnya berbeda antara lemah dan bijak.
Baca: Bantah Tudingan Larangan Azan, Kiai Ma’ruf: Saya Ini Kiai Tukang Azan
Bagi Wantimpres di era SBY itu, NU saat ini paling ditakuti sebagai ormas Islam karena jumlahnya.
Warga NU yang belum mengikuti (harakah) gerakan NU menurut Ma'ruf harus segera diberi pemahaman, agar mereka terjaga dari provokasi yang menjelekkan NU.
"Sehingga dia mengambil cara yang menurut dia keras. Ini kita harus menjaga memahamkan mereka," katanya.
Munas NU digelar sejak 27 Febriari dan akan berakhir pada 1 Maret 2019.
Munas dibuka Jokowi dan direncanakan akan ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla.