Politisi PAN Angkat Bicara Viralnya Video Agum Gumelar

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo angkat bicara mengenai viralnya video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer.

Dalam video yang viral di media sosial itu, Agum yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangdam Wirabuana tersebut mempertanyakan sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung Prabowo.

padahal pada saat aktif di militer ikut menandatangani pemecatan Prabowo.

Menanggapi hal tersebut Drajad mengaku tidak nyaman melihat mantan petinggi militer menyerang koleganya sendiri.

"Jujur, saya sebagai generasi yang lebih muda dari pak Agum merasa tidak nyaman melihat mantan petinggi ABRI menyerang koleganya seperti itu," kata Dradjad kepada Tribunnews, Selasa, (12/3/2019).

Baca: Agum Gumelar Sebut Prabowo Subianto Pelanggar HAM, BPN: Hidangan Basi

Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu mengatakan belum tahu apakah yang dilakukan Agum tersebut politis atau tidak. Ia masih berbaik sangka bahwa Agum menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tertutup.

"Yang memprihatinkan ketika diskusi itu dimuat di medsos," katanya.

Menurut Dradjad menjadi hak politik SBY sebagai orang sipil memberikan dukungan kepada siapapun di Pemilu 2019, termasuk kepada Prabowo.

"Pak SBY itu sudah lama menjadi orang sipil. Beliau menjadi Presiden dua periode dan memimpin parpol. Tentu beliau mempunya hak penuh untuk menentukan pilihan politik beliau. Bahwa sekarang beliau menjatuhkan pilihan mendukung Prabowo, itu hak beliau. Bahwa Partai Demokrat juga demikian, itu hak Partai Demokrat," katanya.

Selama ini menurut Dradjad, SBY selalu menghormati hak hak politik setiap orang. Bahkan SBY menghormati lembaga kepresidenan yang ia pimpin dengan bersikap netral pada Pemilu 2014.

"Beliau menjaga lembaga kepresidenan dan lembaga-lembaga negara lainnya agar menjadi wasit yang adil. Padahal bang Hatta Rajasa adalah besan beliau. Jadi tindakan politik yang beliau ambil itu menjaga tata kenegaraan. Sekarang beliau bebas mengungkapkan pilihan politik beliau," pungkasnya.