Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Influencer TKN yang juga Wasekjen Partai Hanura, Tiurmaida Tampubolon menilai bahwa tidak ada yang salah dengan video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari dinas militer.
Sebagai warga negara, Agum yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam Wirabuana itu ingin berbagi informasi yang diketahui kepada masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam memilih Capres-Cawapres.
"Apalagi Agum menyampaikannya di depan generasi Milenial . Artinya Pak Agum tidak asal bunyi. Sebab sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di tahun 1998, Pak Agum adalah pelaku sejarah saat pemecatan Prabowo tersebut, " ujarnya saat dihubungi, Selasa, (12/3/2019).
Baca: Timnas Indonesia U-23: Egy Maulana Vikri Baru Berangkat Malam ini Dari Polandia
Menurutnya apa yang disampaikan Agum Gumelar soal pemecatan Prabowo Subianto merupakan fakta sejarah, jejak rekam yang harus diketahui publik, khususnya generasi Milenial Pemilih pemula pada Pilpres mendatang.
"Hal itu penting mengingat sangatlah perlu mengetahui jejak rekam seseorang sebelum dipilih menjadi pemimpin apalagi seorang Capres," tuturnya.
Namun menurut Tiurmaida, pernyataan Agum dalam video viral di media sosial yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto saat di militer tidak ada hubungannya dengan Jokowi maupun tim pemenangannya.
"Sebab Agum bukan bagian dari TKN. Jadi yang disampaikan Pak Agum adalah murni rasa tanggung jawab beliau sebagai mantan petinggi ABRI atau TNI kala itu yang ingin sekali para pemilih khususnya anak muda mengetahui dengan persis sosok capres berdasarkan fakta sejarah yang jelas," katanya.
Sebelumnya viral di Media Sosial video Agum Gumelar yang menjelaskan pemecatan Prabowo dari militer saat dirinya menjadi anggota DKP. Agum juga sempat mempertanyakan sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Prabowo padahal ikut menandatangani pemecatan tersebut.
"Jadi bila kubu BPN menyebut video Agum itu, pembusukan Prabowo menjelang pemungutan suara Pilpres tentu saja tidaklah tepat," pungkasnya.